Pojok Kiri Mataraman

MADIUN, Pojok Kiri — Pengadaan Kain Seragam Sekolah SD dan SMP Beserta Atributnya oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Madiun kembali memasuki babak baru. Setelah dua kali gagal, paket senilai pagu Rp2.131.469.000 dengan HPS Rp1.894.360.000 ini kini berstatus tender ulang ketiga, tercatat dibuat di sistem SPSE pada 4 September 2026. Yang menarik perhatian LSM Walidasa, tanggal pembuatan tender ulang ketiga ini hanya berselang tiga hari dari mulai berlakunya Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik, yang diundangkan 1 September 2026. "Kami tidak sedang menuduh ada yang salah. Tapi publik berhak bertanya: mengapa opsi tender terus diulang, sementara barang seumum kain seragam sekolah lazimnya sudah tersedia di katalog elektronik di banyak daerah lain?" ujar Sutrisno ketua Walidasa saat dikonfirmasi. Dua Kali Gagal, Evaluasi Dipertanyakan. Berdasarkan penelusuran di laman spse.inaproc.id, tender ini menggunakan metode Pascakualifikasi Satu ...

MADIUN, POJOK KIRI — Kesiapan Pokja Pemilihan menjadi salah satu isu utama dalam penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 2 Tahun 2026. LSM Walidasa menilai, apabila Pokja Pemilihan belum siap menjalankan kewenangan yang diberikan regulasi baru, kondisi tersebut bukan alasan untuk mempertahankan pola lama, melainkan menjadi tanda bahwa Pemkot dan Pemkab harus segera melakukan langkah adaptasi kelembagaan, SDM, dan tata kelola pengadaan. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan bahwa perubahan regulasi harus diikuti perubahan nyata dalam pelaksanaan e-purchasing, terutama menyangkut siapa yang berwenang, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang melakukan pengawasan. “Kalau Pokja Pemilihan belum siap, justru itu harus menjadi alarm bagi Pemkot maupun Pemkab. Artinya ada langkah yang harus segera dilakukan. Jangan sampai ketidaksiapan Pokja kemudian dijadikan alasan untuk terus-menerus mengandalkan pola lama,” ujar Sutrisno, Minggu (6/9/202...

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...

MADIUN, Pojok Kiri – Pengadaan kain seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP di Kota Madiun tahun ajaran 2026/2027 dipastikan gagal total. Setelah tender pertama dan tender kedua sama-sama tidak menghasilkan pemenang, Pemerintah Kota Madiun kini hanya memiliki satu pilihan realistis: mengalihkan anggaran sebesar Rp2,13 miliar tersebut menjadi bantuan uang tunai langsung kepada orang tua/wali murid. Momen paling kritis sedang berlangsung saat ini. Pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 di DPRD Kota Madiun sudah memasuki tahap akhir dan tinggal beberapa hari lagi sebelum diputuskan. Jika usulan pergeseran anggaran tidak dimasukkan dan disetujui dalam waktu sempit ini, peluang untuk menyelamatkan dana tersebut akan tertutup. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan bahwa opsi Penunjukan Langsung maupun tender ulang ketiga sudah tidak layak lagi ditempuh. Keterlambatan sudah terjadi sejak tender pertama yang seharusnya digelar jauh sebelum masa pendaftaran siswa baru. Akibatnya, alasan “...

  Madiun, Pojok Kiri.- Pagi hari yang masih sejuk di Kota Madiun, Selasa, 1 September 2026, Taman Bantaran berubah menjadi arena kerja bakti. Sejak pukul 07.00 WIB, sekitar 100 anggota TNI Angkatan Udara Lanud Iswahyudi bersama warga Paguyuban Taman Bantaran sudah bergerak. Mereka tidak sekadar membersihkan, melainkan merawat ruang publik yang menjadi kebanggaan kota. Di area gazebo dan jalur setapak, beberapa orang tampak sibuk menyapu dedaunan dan sampah plastik. Seorang wanita berkerudung merah memegang sapu lidi, mengais sisa-sisa sampah di pinggir tanaman. Tidak jauh dari situ, sekelompok pria mengangkat tutup tong sampah abu-abu bertuliskan “Paguyuban Sunday Market Bantaran”, lalu memindahkan isinya ke tong hijau beroda. Saluran drainase yang penuh daun kering dan kotoran juga dibersihkan satu per satu. Tangan-tangan kasar menggenggam daun-daun basah, mengangkatnya, lalu memasukkannya ke dalam karung. Sementara itu, di bagian embankment sungai yang berbentuk tangga beton, pem...

Madiun, Pojok Kiri –Warga RT 14,RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, menggelar berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sejak awal Agustus 2026. Warga terlebih dahulu melakukan kerja bakti dan membersihkan lingkungan, dilanjutkan pemasangan  umbul-umbul serta bendera Merah Putih di kawasan permukiman. Setelah itu, berbagai perlombaan digelar dengan melibatkan anak-anak, ibu-ibu, hingga bapak-bapak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan lomba karaoke dan pentas seni. Ketua RT 14,RW 05 Marsid Saronto mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan jalan santai dan pembagian hadiah kepada warga pada Minggu (30/8/2026). "Kegiatan dimulai sejak awal Agustus. Warga melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul dan bendera Merah Putih secara bersama-sama," kata Marsid. Menurut dia, kegiatan peringatan kemerdekaan tidak hanya dituj...

Madiun, Pojok Kiri — Bukan di atas panggung tertutup, melainkan di sepanjang ruang kota, lima ribu warga dari beragam lapisan masyarakat dihimpun dalam satu irama pada gelaran Madiun Menari yang digelar Sabtu, 29 Agustus 2026. Dengan tema "Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama" diangkat bukan sekadar sebagai slogan, melainkan sebagai fondasi gerakan yang lahir dari aspirasi warga, bukan atas perintah birokrasi. Gagasan ini dilahirkan oleh masyarakat dan pelaku seni yang mendambakan ruang bersama untuk mengenalkan sekaligus melestarikan budaya lokal secara luas. Pemerintah Kota Madiun tidak menjadikan acara ini sebagai miliknya, sebaliknya, kehadirannya difungsikan semata-mata sebagai fasilitator agar cita-cita warga tersebut dapat diwujudkan. "Madiun Menari bukanlah acara yang disusun pemerintah untuk rakyat. Gerakan ini justru digerakkan rakyat untuk kotanya sendiri," demikian dikatakan oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Warga ditempatkan sebagai...

Madiun, Pojok Kiri.– Masa depan program bantuan kain seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP di Kota Madiun tahun ajaran 2026/2027 kian kritis.  Setelah tender pertama senilai Rp2,13 miliar dinyatakan gagal pada akhir Juli lalu, proses lelang ulang (tender kedua) yang saat ini tengah memasuki tahapan masa sanggah per 26 Agustus 2026 kembali menemui jalan buntu dan berada di ambang kegagalan total tanpa adanya pemenang sah. Kondisi "gagal beruntun" ini membuat Pemerintah Kota Madiun kini berada di posisi buah simalakama. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus memilih antara memaksakan eksekusi proyek lewat metode Penunjukan Langsung (PL) kepada pihak ketiga, atau menarik anggaran tersebut untuk dialihkan ke program lain dalam dokumen APBD Perubahan (APBD-P) 2026 yang saat ini sedang dibahas intensif oleh DPRD Kota Madiun. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, dengan tegas mengingatkan Pemkot Madiun dan Dinas Pendidikan agar tidak gegabah mengambil opsi Penunjukan Langsung d...

MADIUN, Pojok Kiri — Bupati Madiun Hari Wuryanto menanggapi sejumlah pandangan dan pertanyaan DPRD Kabupaten Madiun mengenai dana transfer pemerintah pusat serta pengelolaan sampah. Menurut dia, keterbatasan dana transfer harus direspons pemerintah daerah melalui penguatan pendapatan dan inovasi pelayanan publik. Hal itu disampaikan Hari Wuryanto saat ditemui awak media di kompleks DPRD Kabupaten Madiun,  Ia mengatakan, kebijakan mengenai dana transfer berada di tangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besarannya, (26/08/2026) “Memang dana transfer yang punya hak kan pusat. Kita tidak punya hak. Nanti kita jelaskan, karena tidak hanya Kabupaten Madiun saja, tapi kita terus  berupaya,” kata Hari. Pengurangan dana transfer, lanjut dia, tidak hanya berdampak pada Kabupaten Madiun. Sejumlah daerah juga menghadapi kondisi serupa, bahkan dengan besaran pengurangan yang lebih besar. Meski demikian, Kabupaten Madiun dinilai masih me...

MADIUN, POJOK KIRI — RSUD Dolopo turut ambil bagian dalam pelaksanaan Caruban Night Solidarity 2026 yang digelar di Kabupaten Madiun, Sabtu (22/8/2026). Keikutsertaan tersebut menjadi bentuk dukungan rumah sakit terhadap kegiatan yang memadukan pelestarian budaya daerah dengan kepedulian kemanusiaan. Mengusung tema “Kearifan Lokal Kabupaten Madiun dan Solidaritas Kemanusiaan”, kegiatan itu diawali dari Alun-alun Reksogati Caruban. Peserta kemudian mengikuti kirab menuju kawasan Pendopo Ronggo Djoemenong dan Lapangan Bangunsari sebagai lokasi rangkaian acara. Kehadiran RSUD Dolopo menjadi bagian dari keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan yang digagas Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut. Tidak hanya menampilkan kekayaan budaya lokal, acara itu juga membawa pesan tentang pentingnya solidaritas dan gotong royong di tengah masyarakat. Berbagai kesenian tradisional ditampilkan sepanjang rangkaian kegiatan. Jaranan, tari tradisional, serta karnaval dengan kostum khas Kabupaten Madiun me...

MADIUN, Pojok Kiri.– Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho memberikan tanggapan terkait penggeledahan Kantor Bawaslu Kota Madiun oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Wahyu memastikan jajaran Bawaslu Kota Madiun akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dilakukan Kejaksaan. Ia juga meminta seluruh jajaran yang sewaktu-waktu dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan sesuai kebutuhan penyidikan. Hal itu disampaikan Wahyu setelah tim penyidik Kejari Kota Madiun melakukan penggeledahan di Kantor Bawaslu Kota Madiun, Rabu (19/8). “Bahkan sebelum pihak Kejaksaan kemarin meninggalkan kantor Bawaslu Kota Madiun, saya sampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat pengelola keuangan apabila sewaktu-waktu ada panggilan dari pihak Kejaksaan, saya sampaikan untuk bersikap kooperatif,” kata Wahyu, Kamis (20/8/2026). Wahyu mengatakan, saat penggeledahan berlangsung, sejumlah ruangan di Kantor Bawaslu Kota Madiun di...

MADIUN, POJOK KIRI— Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengantisipasi penurunan pendapatan daerah sekitar Rp500 miliar yang terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer. Langkah-langkah strategis pun disiapkan agar dampaknya dapat ditekan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan kondisi tersebut telah diantisipasi Pemerintah Kabupaten Madiun. Setelah adanya tambahan pendapatan, penurunan tersebut setidaknya dapat ditekan, (20/08/2026) “Alhamdulillah, setelah ada tambahan, penurunan setidaknya bisa ditekan,” kata Hari di lingkungan DPRD Kabupaten Madiun. Menurut dia, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, belanja daerah akan diarahkan berdasarkan skala prioritas. “Anggaran yang ada kita optimalkan dengan skala prioritas agar tetap bisa memberikan pelayanan terbaik di masa depan,” ujarnya. Sejumlah program yang dinilai mendesak juga telah disampaikan untuk kemudian dipersiapkan seca...

Madiun, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun dan DPRD menyepakati langkah strategis untuk memperkuat keuangan daerah sekaligus mempercepat penyerapan anggaran. Hal ini disampaikan dalam pembahasan Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2026, di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Selasa (18/8/2026) Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun dan Ketua DPRD Kota Madiun Armaya sama-sama menekankan pentingnya peningkatan pendapatan serta pengawasan ketat agar kebijakan tidak membebani masyarakat. Bagus Panuntun menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 menjadi prioritas utama. Ia sudah menyampaikan permintaan resmi ke pemerintah pusat, agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan. Menurutnya, strategi yang diambil bukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan menggali potensi yang belum optimal. “Saya sudah menyampaikan bahwa pendapatan daerah itu, satu pendapatan untuk pemerintah kota dan pendapatan yang ...

Opini Oleh: Sutrisno Ketua LSM Walidasa Setiap akhir tahun anggaran, persoalan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) kembali menjadi isu yang mengemuka di banyak daerah. Realisasi APBD yang rendah bukan semata-mata karena kurangnya anggaran, melainkan karena proses pengadaan yang terlambat dimulai. Keterbatasan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, kurangnya Pejabat Pembuat Komitmen yang bersertifikat, serta ketidaksiapan OPD dalam menempatkan personel yang memenuhi syarat menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut. Tantangan penyerapan anggaran di tahun 2026 lebih berat dibandingkan 2025. Tahun 2025 masih merupakan masa penyesuaian setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, di mana masih terdapat ruang penjelasan dan penyesuaian teknis. Namun memasuki 2026, kelonggaran yang pernah diberikan melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024 sudah sepenuhnya berakhir. Sistem pengadaan secara elektronik juga semakin ketat dalam memeriksa kelengkapan s...

Madiun, Pojok Kiri — Harga penawaran yang masih berada dalam batas wajar, bahkan di atas 15 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bukan jaminan bahwa penyedia siap melaksanakan pekerjaan. Di proyek-proyek daerah, risiko justru mengintai jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat memeriksa kesiapan peralatan, kesesuaian upah, dan memverifikasi fakta di lapangan. Peringatan tersebut disampaikan Ketua LSM Walidasa, Sutrisno Walidasa. Menurutnya, banyak kasus di mana penyedia menang tender dengan harga yang terlihat masuk akal, namun peralatan yang diajukan keberadaannya jauh dari lokasi pekerjaan. Kondisi ini berisiko menimbulkan keterlambatan mobilisasi, pembengkakan biaya, hingga turunnya kualitas pekerjaan. “Harga wajar bisa menjadi jebakan. Jika peralatan jauh dari lokasi proyek, mobilisasi pasti bermasalah. PPK sebagai pihak yang paling memahami kondisi lapangan sejak awal hingga penyerahan pekerjaan wajib cermat memeriksa peralatan, upah tenaga kerja, dan memverifikasi fa...

Madiun, Pojok Kiri – Sebanyak 52 pejabat administrator,  pengawas dan fungsional di  rotasi sesuai kompetensinya,  demi mewujudkan jalannya pemerintahan yang maksimal dan optimal. Plt. Walikota Madiun, F. Bagus Panuntun meminta para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang baru dilantik untuk tetap mengawal kegiatan besar yang sedang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Hal itu disampaikan usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat di Gedung GCIO, Jumat (14/8/2026). Menurut Bagus, kegiatan besar tersebut masih berjalan dan persiapannya sudah dimulai. Karena sejumlah pejabat pindah tidak dalam satu dinas yang sama, ia meminta mereka untuk terus ikut mengawal kegiatan 17 Agustus hingga selesai. “Terima kasih banyak kepada mereka yang sudah dilantik. Ini satu pekerjaan baru, mungkin pindah dinas atau pindah bidang. Mohon dijalankan dengan baik karena pola kerja Pemerintah Kota sudah saya ubah. Semuanya harus berjalan sesuai rule” tegasnya...

MADIUN, Pojok Kiri — Jajaran DPRD Kabupaten Madiun bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Pidato tersebut disaksikan melalui siaran langsung dari Gedung Nusantara DPR RI di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan 121 kebijakan transformatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026, serta pencapaian swasembada pada delapan komoditas pangan. Presiden juga menegaskan sejumlah agenda strategis pemerintah, terutama penguatan perekonomian nasional. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan capaian pemerintah pusat perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah. Menurut Fery,...

Madiun, Pojok Kiri – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Walidasa Madiun, Sutrisno, memperingatkan potensi penurunan kualitas proyek fisik akibat kontraktor yang memenangkan tender dengan penawaran tepat di angka 80 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan agar tipisnya margin keuntungan tidak memicu manipulasi spesifikasi. Menurut Sutrisno, praktik penawaran di ambang batas 80 persen HPS berpotensi menimbulkan risiko terhadap mutu pekerjaan. “Pengawasan volume dan material di lapangan harus diperketat. Jangan sampai tipisnya margin memicu manipulasi spesifikasi,” tegasnya. Meski demikian, penawaran di angka tersebut tidak otomatis berarti kualitas pekerjaan akan turun. Ada sejumlah kemungkinan yang memungkinkan kontraktor tetap menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi. Kontraktor bisa saja memiliki stok material yang dibeli sebelumnya dengan harga lebih rendah, memiliki relasi kuat dengan pemasok sehingga mendapatkan harga kh...

  MADIUN, POJOK KIRI — Sebanyak 107.231 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Madiun menjadi sasaran Program Bantuan Pangan Beras alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan tersebut diluncurkan di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin (10/8/2026). Program bantuan pangan beras tersebut merupakan bagian dari jaring pengaman sosial pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat. Sambutan Pemimpin Cabang Perum BULOG Madiun Agung Sarianto, data penerima bantuan di Kabupaten Madiun mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, khususnya masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4. Secara nasional, program tersebut menyasar sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan. Sementara di Kabupaten Madiun, jumlah penerima tercatat sebanyak 107.231 PBP. Untuk alokasi Juli sampai September 2026, bantuan disalurkan sekaligus. Dengan demikian, setiap penerima mem...

  Madiun,Pojok kiri — Puluhan nasabah KSPPS BMT Mitra Berkah Sejahtera (BMT MBS Syariah) mendatangi kediaman founder sekaligus pemilik koperasi, Sugeng Widodo, di Perumahan City Garden Asri, Jiwan, Kabupaten Madiun, Minggu (9/8/2026). Mereka meminta kepastian pencairan tabungan dan deposito yang belum dapat ditarik. Nasabah yang datang berasal dari wilayah Madiun dan Magetan. Mereka mengaku telah berulang kali mengajukan pencairan, tetapi belum memperoleh kepastian waktu pembayaran. Suparti, warga Tegalarum, Kecamatan Bendo, mengaku memiliki deposito Rp600 juta yang dihimpun bersama anak-anaknya. Dana tersebut ditempatkan di BMT MBS Syariah cabang Jiwan, yang menurut dia berhenti beroperasi sejak Juni 2026. " Deposito saya sama anak-anak digabung, totalnya Rp600 juta. Itu di cabang Jiwan. Cabangnya sudah tutup sejak Juni,” kata Suparti. Suparti, Nasabah  KSPPS MBS Ia mengatakan telah mendatangi kediaman Sugeng untuk meminta kepastian. Menurut Suparti, sebagian dana sempat...