Di Hadapan DPRD, Bupati Madiun Paparkan Strategi Antisipasi Penurunan Pendapatan

-

MADIUN, POJOK KIRI— Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengantisipasi penurunan pendapatan daerah sekitar Rp500 miliar yang terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer. Langkah-langkah strategis pun disiapkan agar dampaknya dapat ditekan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan kondisi tersebut telah diantisipasi Pemerintah Kabupaten Madiun. Setelah adanya tambahan pendapatan, penurunan tersebut setidaknya dapat ditekan, (20/08/2026)

“Alhamdulillah, setelah ada tambahan, penurunan setidaknya bisa ditekan,” kata Hari di lingkungan DPRD Kabupaten Madiun.

Menurut dia, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, belanja daerah akan diarahkan berdasarkan skala prioritas.

“Anggaran yang ada kita optimalkan dengan skala prioritas agar tetap bisa memberikan pelayanan terbaik di masa depan,” ujarnya.

Sejumlah program yang dinilai mendesak juga telah disampaikan untuk kemudian dipersiapkan secara lebih matang. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk penyediaan kesempatan pelatihan.

Pajak Jadi Andalan

Di tengah penurunan pendapatan transfer, sektor pajak menjadi salah satu tumpuan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menjaga capaian pendapatan daerah.

“Utamanya di sektor pajak. Pajak yang akan kita kejar terus supaya sesuai target,” kata Hari.

Pemerintah daerah menargetkan penerimaan pajak dapat diselesaikan sesuai jadwal, paling lambat pada 30 Maret-April. Evaluasi kembali akan dilakukan pada November untuk memastikan perkembangan penerimaan sebelum memasuki akhir tahun.

Selain evaluasi berkala, pemantauan capaian penerimaan juga akan dilakukan setiap bulan. Dengan cara tersebut, posisi pendapatan daerah dapat diketahui lebih dini sehingga langkah koreksi dapat segera dilakukan apabila realisasinya belum sesuai target.

Wajib Pajak Diberi Apresiasi

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dilakukan melalui penagihan dan pemantauan. Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyiapkan apresiasi bagi wajib pajak yang dinilai berprestasi.

Pada periode sebelumnya, penghargaan diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari mobil, sepeda motor hingga televisi. Skema apresiasi tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hari mengatakan jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun harus tetap berpegang pada rencana yang telah ditetapkan. Di tengah tekanan terhadap pendapatan daerah, pengelolaan anggaran secara selektif dan evaluasi rutin dinilai menjadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan.

Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah berharap penurunan pendapatan transfer tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. (soel)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya