DPRD Madiun Dorong Kebijakan Pemerintah Pusat Selaras dengan Kebutuhan Daerah

MADIUN, Pojok Kiri — Jajaran DPRD Kabupaten Madiun bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Pidato tersebut disaksikan melalui siaran langsung dari Gedung Nusantara DPR RI di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan 121 kebijakan transformatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026, serta pencapaian swasembada pada delapan komoditas pangan.

Presiden juga menegaskan sejumlah agenda strategis pemerintah, terutama penguatan perekonomian nasional.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan capaian pemerintah pusat perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.

Menurut Fery, pidato kenegaraan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyampaikan capaian sekaligus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program selama masa pemerintahan.

Namun, kebijakan nasional, kata dia, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Hal itu dinilai penting agar program pemerintah pusat tidak berhenti pada capaian makro, tetapi dapat dirasakan masyarakat di tingkat lokal.

“Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia sebenarnya ingin kestabilan ekonomi. Harapannya ekonomi bisa stabil dari pusat sampai bawah,” ujar Fery.

Fery mengakui upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah menghadapi tantangan, terutama karena ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

Kondisi tersebut membuat DPRD Kabupaten Madiun mendorong pemerintah daerah mengevaluasi program serta mencari sumber pembiayaan dan ruang kebijakan yang masih memungkinkan untuk mempertahankan program prioritas.

“Keadaan seperti apa pun, anggaran dari pusat juga sudah berkurang. Kita pun PAD tidak mau meningkatkan. Kita lihat nanti bagaimana kita bisa mendorong dan mencapai apa yang kita harapkan,” katanya.

Ketahanan Pangan.

Bupati Madiun Hari Wuryanto memastikan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun tetap diarahkan untuk mendukung program pemerintah pusat.

Menurut Hari, produksi pangan daerah saat ini masih berada dalam kondisi surplus. Pemerintah daerah pun berupaya mempertahankan capaian tersebut, termasuk menghadapi potensi penurunan produksi akibat musim kemarau.

“Untuk Kabupaten Madiun kita sudah surplus. Kita tetap pertahankan. Mudah-mudahan meskipun kemarau, petani tetap panen,” kata Hari.

Selain ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Madiun juga melaksanakan program cek kesehatan gratis. Hingga saat ini, cakupan program tersebut telah mencapai 47 persen.

Pemerintah daerah menargetkan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis meningkat menjadi 70 persen pada akhir 2026.

“Alhamdulillah Kabupaten Madiun sampai ini sudah mencapai 47 persen. Targetnya akhir tahun ini 70 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai,” ujar Hari.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemkab Madiun masih mengusulkan penambahan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Ketersediaan tenaga kesehatan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pelayanan di fasilitas kesehatan daerah.

Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, Forkopimda, serta perwakilan sejumlah instansi  ( soel/byk )