Dana Belum Cair, Nasabah BMT MBS Syariah Datangi Rumah Sugeng Widodo

-

 


Madiun,Pojok kiri — Puluhan nasabah KSPPS BMT Mitra Berkah Sejahtera (BMT MBS Syariah) mendatangi kediaman founder sekaligus pemilik koperasi, Sugeng Widodo, di Perumahan City Garden Asri, Jiwan, Kabupaten Madiun, Minggu (9/8/2026). Mereka meminta kepastian pencairan tabungan dan deposito yang belum dapat ditarik.

Nasabah yang datang berasal dari wilayah Madiun dan Magetan. Mereka mengaku telah berulang kali mengajukan pencairan, tetapi belum memperoleh kepastian waktu pembayaran.

Suparti, warga Tegalarum, Kecamatan Bendo, mengaku memiliki deposito Rp600 juta yang dihimpun bersama anak-anaknya. Dana tersebut ditempatkan di BMT MBS Syariah cabang Jiwan, yang menurut dia berhenti beroperasi sejak Juni 2026.

" Deposito saya sama anak-anak digabung, totalnya Rp600 juta. Itu di cabang Jiwan. Cabangnya sudah tutup sejak Juni,” kata Suparti.

Suparti, Nasabah KSPPS MBS


Ia mengatakan telah mendatangi kediaman Sugeng untuk meminta kepastian. Menurut Suparti, sebagian dana sempat diberikan, sedangkan sisa deposito belum diketahui kapan dapat dikembalikan.

“Katanya belum ada uang dan masih diusahakan. Tapi sampai sekarang tidak ada ujungnya,” ujar Suparti

Keluhan serupa disampaikan Dina, warga Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan. Ia mengaku memiliki simpanan Rp40 juta di BMT MBS Syariah yang belum dapat ditarik meski telah beberapa kali mengajukan pencairan.

Dina mengatakan telah mendatangi kantor pusat BMT MBS Syariah di Jalan Manyar, Kincang, Kecamatan Jiwan, untuk meminta kejelasan. Namun, menurut dia, belum ada kepastian mengenai waktu pencairan.

Nasabah kemudian membentuk grup WhatsApp untuk berkoordinasi dan mendata dana yang belum dapat ditarik. Berdasarkan rekap internal grup, sedikitnya 104 nasabah tercatat dengan total dana sekitar Rp6 miliar.

Data tersebut belum diverifikasi secara independen. Karena itu, angka tersebut belum dapat menggambarkan keseluruhan nasabah maupun nilai dana yang belum dicairkan.

Di lokasi, para nasabah berharap dapat bertemu dengan Sugeng. Namun, hingga siang hari, Sugeng tidak menemui mereka. Rumah tersebut tampak tertutup.

Sejumlah personel Polres Madiun Kota berada di lokasi untuk memantau situasi. Kasat Reskrim AKP Agus Riadi bersama Kapolsek Jiwan AKP Bambang Wahyujati juga mendatangi kerumunan nasabah.

Agus belum memberikan keterangan ketika ditemui wartawan. Situasi di lokasi berlangsung kondusif.

Sebelumnya, persoalan pencairan dana itu telah disampaikan sejumlah nasabah kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto. Mereka meminta pemerintah membantu mencari jalan keluar atas dana yang belum dapat ditarik.

Hingga berita ini ditulis, Sugeng Widodo dan manajemen BMT MBS Syariah belum memberikan keterangan mengenai keluhan nasabah, termasuk data internal yang mencatat 104 nasabah dengan total dana sekitar Rp6 miliar. Konfirmasi kepada pihak BMT diperlukan untuk menjelaskan kondisi koperasi dan penyebab belum cairnya dana nasabah.(Yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya