Ketua Bawaslu Kota Madiun Pastikan Jajaran Kooperatif

-

MADIUN, Pojok Kiri.– Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho memberikan tanggapan terkait penggeledahan Kantor Bawaslu Kota Madiun oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Wahyu memastikan jajaran Bawaslu Kota Madiun akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dilakukan Kejaksaan. Ia juga meminta seluruh jajaran yang sewaktu-waktu dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.

Hal itu disampaikan Wahyu setelah tim penyidik Kejari Kota Madiun melakukan penggeledahan di Kantor Bawaslu Kota Madiun, Rabu (19/8).

“Bahkan sebelum pihak Kejaksaan kemarin meninggalkan kantor Bawaslu Kota Madiun, saya sampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat pengelola keuangan apabila sewaktu-waktu ada panggilan dari pihak Kejaksaan, saya sampaikan untuk bersikap kooperatif,” kata Wahyu, Kamis (20/8/2026).

Wahyu mengatakan, saat penggeledahan berlangsung, sejumlah ruangan di Kantor Bawaslu Kota Madiun diperiksa. Di antaranya ruang keuangan dan ruang arsip.

“Saya tanyakan agenda apa di Bawaslu Kota Madiun. Disampaikan oleh beliau bahwa agenda di Bawaslu dalam hal penggeledahan dan penyitaan dokumen,” ujarnya.

Wahyu juga menyampaikan kepada pihak Kejaksaan agar dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyidikan dapat dibawa.

“Namun saya menyampaikan, jangan sampai ada satu dokumen, satu lembar kertas SPJ yang hilang,” katanya.

Menurut Wahyu, Bawaslu Kota Madiun sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Bawaslu RI sekitar Juli lalu.

“Sekiranya kurang lebih di tanggal 20-an bulan Juli, kami telah dilakukan pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Bawaslu RI,” ungkapnya.

Terkait materi perkara dan dugaan tindak pidana yang sedang disidik, Wahyu memilih menunggu penjelasan resmi dari Kejaksaan.

“Kita menunggu keterangan resmi dari Kejaksaan,” tegasnya.

Setelah kegiatan penggeledahan, Bawaslu Kota Madiun juga melakukan rapat melalui Zoom dengan Bawaslu RI sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut Wahyu, rapat tersebut dihadiri Inspektur Utama Bawaslu RI, unsur inspektorat, deputi, serta sejumlah biro Bawaslu RI.

“Pasca ada kegiatan kepada Kejaksaan di Bawaslu Kota sekira pukul 15.00, kami melakukan Zoom meeting dengan Bawaslu RI yang di mana pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Bu Irtama, Inspektur Utama Bawaslu RI dari Inspektorat, terus ada dari Deputi sama beberapa biro Bawaslu RI,” pungkasnya.

Sementara itu, saat media mendatangi Kantor Kejari Kota Madiun untuk meminta keterangan terbaru terkait perkembangan penyidikan tersebut, Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun Aldy Slesviqtor Hermon belum memberikan keterangan resmi.(Yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya