Pojok Kiri Mataraman

  Madiun,Pojok kiri — Puluhan nasabah KSPPS BMT Mitra Berkah Sejahtera (BMT MBS Syariah) mendatangi kediaman founder sekaligus pemilik koperasi, Sugeng Widodo, di Perumahan City Garden Asri, Jiwan, Kabupaten Madiun, Minggu (9/8/2026). Mereka meminta kepastian pencairan tabungan dan deposito yang belum dapat ditarik. Nasabah yang datang berasal dari wilayah Madiun dan Magetan. Mereka mengaku telah berulang kali mengajukan pencairan, tetapi belum memperoleh kepastian waktu pembayaran. Suparti, warga Tegalarum, Kecamatan Bendo, mengaku memiliki deposito Rp600 juta yang dihimpun bersama anak-anaknya. Dana tersebut ditempatkan di BMT MBS Syariah cabang Jiwan, yang menurut dia berhenti beroperasi sejak Juni 2026. " Deposito saya sama anak-anak digabung, totalnya Rp600 juta. Itu di cabang Jiwan. Cabangnya sudah tutup sejak Juni,” kata Suparti. Suparti, Nasabah  KSPPS MBS Ia mengatakan telah mendatangi kediaman Sugeng untuk meminta kepastian. Menurut Suparti, sebagian dana sempat...

  Madiun, Pojok Kiri – Upaya Pemerintah Kota Madiun menekan timbulan sampah melalui Juklak dan Juknis Pengelolaan Sampah di Tingkat RT mendapat perhatian dari LSM Walidasa.  Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai dokumen tersebut telah memuat metode pengelolaan sampah, terutama sampah organik. Namun, ia mempertanyakan bagaimana metode tersebut dikaitkan dengan target utama, yakni pengurangan sampah sebesar 30 persen yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurut Sutrisno, persoalan bukan terletak pada ketiadaan metode. Dalam juklak dan juknis telah dijelaskan tahapan pemilahan sampah, pengelolaan sampah organik, pembentukan Bank Sampah RT, hingga koordinasi dengan Bank Sampah Induk. Yang dinilai belum terlihat adalah penegasan bahwa setiap RT memiliki kewajiban mencapai target pengurangan sampah sebagai bagian dari sasaran kota. "Metode pengelolaan sampah organik sudah ada dalam juklak dan juknis. Yang menjadi pertanyaan, apakah metode yang dipilih setiap RT itu benar-ben...

  Madiun, Pojok Kiri – Progres pengaspalan jalan di Kota Madiun melampaui target pada pekan keenam pelaksanaan. Seluruh paket pekerjaan mencatat deviasi positif dibandingkan rencana. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho mengatakan pekerjaan pengaspalan tahun anggaran 2026 dibagi ke dalam empat paket. Hasil evaluasi menunjukkan seluruhnya berjalan lebih cepat dari jadwal. "Untuk pengaspalan di Kota Madiun tahun 2026 ada beberapa paket pekerjaan, yakni paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Saat ini sudah memasuki minggu keenam dan progres pekerjaan secara umum menunjukkan hasil yang positif," kata Dwi, Selasa (3/8/2026). Data DPUPR mencatat Paket I telah mencapai progres 11,60 persen dari target 2,74 persen. Paket II menjadi yang tercepat dengan realisasi 80,73 persen, jauh di atas target 4,18 persen. Paket III membukukan progres 63,14 persen dari target 36,41 persen. Adapun Paket IV mencapai 24,08 persen, melam...

  Madiun, Pojok Kiri – Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai konsep pengelolaan sampah berbasis hulu atau sumber yang disusun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo. Menurutnya, pendekatan yang dimulai dari tingkat rumah tangga dan RT berpotensi menekan volume sampah yang selama ini seluruhnya bermuara ke TPA. “Secara konsep kami melihat arahnya sudah benar. Sampah dipilah sejak dari rumah tangga, kemudian sampah organik diolah di tingkat RT melalui komposter, biopori, LSO, atau metode lain sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA. Ditambah lagi adanya Pendekar Hijau sebagai pendamping di setiap RT serta dukungan anggaran sebesar Rp10 juta per RT menjadi modal awal yang cukup baik,” ujar Sutrisno. Meski demikian, Sutrisno mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari terserapnya anggaran maupun tersedianya sarana dan prasarana. Menurutnya, tantangan sesungguhnya bera...

  Kantor  KSPPS BMT Mitra Berkah Sejahtera (MBS) Jiwan Madiun, Pojok Kiri – Keluhan sejumlah nasabah terkait kesulitan mencairkan dana di KSPPS BMT Mitra Berkah Sejahtera (MBS) kini ditindaklanjuti oleh Disperdagkop-UM Kabupaten Madiun. Surat permintaan penjelasan telah dikirimkan kepada pengurus koperasi pada 29 Juli 2026, dengan batas waktu jawaban tiga hari kerja. Koperasi yang berada di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan ini didatangi puluhan nasabah, diantaranya bernama Putut, warga Desa Karangrejo. Ia menyatakan permohonan pencairan tabungan maupun simpanan berjangka belum yang belum terpenuhi hingga hampir tiga bulan, meski sudah berulang kali diajukan. Belum adanya kepastian membuat Putut bersama kelompok nasabah lain menyampaikan pengaduan langsung kepada Bupati Madiun. "Kami mohon arahan terkait uang yang dijanjikan cair, namun hingga kini belum terealisasi," ujarnya, Kamis (30/7/2026). Arahan Bupati pun disampaikan agar Disperdagkop-UM segera berkoordinasi dengan...

  Salah satu stan antikan Madiun, Pojok Kiri – Pemerintah Kota Madiun tengah gencar membangun ekosistem ekonomi kreatif di salah satu pasar yang sempat sepi. Plt Wali Kota F Bagus Panuntun mengungkapkan, lokasi yang dulunya kosong dan sepi kini mulai dihidupkan kembali untuk menampung pelaku ekonomi kreatif. “Pasar ini dulu kosong, sepi, nggak ada yang buka. Sementara kios-kiosnya baru dibangun bagus, tapi akhirnya banyak yang minta pindah atau minggir,” ujarnya pada Opening Youth Creative Week, Selasa malam (21/7/2026). Melihat peluang tersebut, Plt Wali Kota Madiun pun berinisiatif menawarkan ruang kepada pelaku ekonomi kreatif melalui koordinasi dengan Dinas Kominfo dan PUPR. Tujuannya agar mereka bisa masuk dan mengembangkan konsep usaha di lokasi tersebut. “Hari ini kami tawarkan agar mereka bisa masuk dulu. Enam bulan pertama kami bebaskan sewa dulu, nanti berikutnya baru dikenakan sewa,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pendaftar sudah mulai difilter sesuai dengan spesifikasi ...

  Madiun, Pojok kiri — Rapat paripurna pengambilan keputusan yang di dahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi- fraksi DPRD kota Madiun terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2025, di Gedung Paripurna DPRD, pada Senin (20/7/2026). Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya menyatakan bahwa seluruh fraksi di DPRD mendukung upaya pemerintah kota untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya adalah meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu dekat. Menurut Armaya, delapan fraksi di DPRD Kota Madiun pada rapat paripurna telah menyampaikan pendapat akhir yang mayoritas menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian. “Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama,” kata Armaya Ia menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah kota, khususnya Wali Kota, untuk fokus pada perbaikan tata kelola keuangan. “Kita butuh kerja keras, tim yang solid, transparansi, dan akuntabilitas anggaran,” ujarnya. Arma...

  Madiun, Pojok Kiri — LSM Walidasa kembali mendorong Pemerintah Kota Madiun dan DPRD untuk mempertimbangkan pergeseran anggaran program seragam gratis siswa baru SD dan SMP dalam APBD Perubahan 2026. Usulan tersebut muncul semakin mendesak setelah tender pertama pengadaan seragam berakhir gagal pada 31 Juli 2026, dengan proses tender ulang diperkirakan baru rampung pertengahan September mendatang. Sutrisno, Ketua LSM Walidasa mengatakan, memaksakan pengadaan seragam pada tahap ini berisiko tinggi. “Mayoritas siswa baru sudah mengenakan seragam yang dibeli orang tua seusai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)” ujarnya, Minggu (19/7/2026). Menurut kajian LSM Walidasa, tender pertama hanya diikuti dua penyedia yang menawar, menunjukkan minimnya minat pelaku usaha karena waktu yang sudah mepet dengan tahun ajaran baru. Jika tender ulang kembali bermasalah, anggaran berpotensi tidak terserap dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir tahun. “Ini sangat merugikan ...

Madiun, Pojok Kiri — Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun mengeksekusi putusan perkara nomor 14/Pdt.G/2023 terkait sengketa kepemilikan tanah yang berawal sejak 2013. Eksekusi dilakukan pada Kamis (16/7/2026) meski pihak tergugat mengajukan perlawanan. Boniran, warga Kelurahan Kelun, Kota Madiun, membeli bidang tanah dari Subagyo pada 1997 dan 2007. Namun, hingga kini ia belum bisa menguasai tanah tersebut. Kamis pagi ini, Boniran akhirnya memperoleh haknya melalui eksekusi resmi pengadilan. Panitera PN Kota Madiun Ndaru beserta jajarannya melaksanakan eksekusi dengan pengamanan ketat dari puluhan personel Polisi, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Eksekusi dihadiri langsung oleh pengacara pemohon, Advokat Djoko Purnawan Dewantoro, S.H. Humas PN Kota Madiun Dian Lismana, S.H., menjelaskan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sengketa bermula dari akte perdamaian di mana Subagyo menjual sebagian tanah kepada Boniran, tetapi kemudian enggan menyerahkan tanah sesuai ...

  Madiun, Pojok Kiri – Program unggulan bantuan seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP di Kota Madiun terancam gagal terealisasi tepat waktu. Hingga memasuki pertengahan Juli 2026, realisasi pengadaan pakaian sekolah tersebut belum juga tampak, padahal momentum tahun ajaran baru sudah berjalan dan Pemerintah Kota Madiun kini memasuki fase krusial persimpangan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026. Menyikapi ketidakpastian ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Walidasa melayangkan desakan keras kepada DPRD Kota Madiun, khususnya komisi yang membidangi pendidikan, untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing publik bersama Dinas Pendidikan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua LSM Walidasa, Sutrisno mengatakan RDP ini bersifat darurat demi menyelamatkan hak-hak masyarakat dan akuntabilitas keuangan daerah. " Jika hingga Desember 2026 program ini gagal total dieksekusi, Pemkot Madiun dinilai telah melakukan pembohongan publik yang m...

  Madiun, Pojok Kiri — Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, meminta Pemerintah Kota Madiun memastikan seluruh keputusan administrasi terkait masa transisi kepemimpinan Perumda Tirta Taman Sari mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut dia, ketepatan penerapan norma hukum menjadi penting untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam tata kelola badan usaha milik daerah. Sutrisno menjelaskan, mekanisme ketika terjadi kekosongan jabatan Direksi telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024, khususnya Pasal 24. Regulasi tersebut membedakan penanganan kekosongan apabila seluruh anggota Direksi berakhir masa jabatannya dengan kondisi ketika hanya jabatan Direktur Utama yang kosong. "Apabila seluruh Direksi kosong karena masa jabatannya berakhir, Dewan Pengawas memang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan BUMD. Namun, apabila masih terdapat anggota Direksi yang masa jabatannya belum berakhir, pelaksanaan tugas Direktur Utama dilakuka...

  Deni Djoko Purnomo Anggota Komisi I DPRD Kota Madiun Madiun, Pojok Kiri - Proses penyerahan seragam OSIS dan Pramuka gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Madiun mengalami keterlambatan. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Madiun, Deni djoko purnomo, memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Deni menyatakan bahwa keterlambatan terjadi karena proses pengadaan harus mengikuti regulasi lelang yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Menurutnya, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku. “Kita tidak bisa menyalahkan sekolah ataupun Dinas Pendidikan sepenuhnya, karena proses ini harus mengikuti aturan yang ada,” ujar Deni djoko purnomo. Ia menegaskan bahwa seragam bantuan tetap akan disalurkan kepada siswa. “Nanti anak-anak mereka akan mendapatkan seragam sesuai dengan yang digadang-gadang. Interval waktunya kemungkinan sekitar satu sampai dua minggu, bahkan bisa lebih cepat dari itu,” jelasnya. Deni juga menyampaikan bahwa jika terjadi tender ulang, proses tersebut tetap harus dijalankan sesu...

Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati Madiun, Pojok Kiri – Dinas Pendidikan Kota Madiun menjamin program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta tetap akan disalurkan pada tahun ajaran 2026/2027. Meski proses pengadaan masih berada pada tahap lelang, Kepala Dinas Pendidikan Lismawati memastikan tidak ada siswa yang akan kehilangan hak bantuannya. Menurut Lismawati, anggaran sudah disiapkan sesuai tahun-tahun sebelumnya. Untuk sekolah negeri, bantuan mencakup kain seragam OSIS dan Pramuka beserta atribut lengkap serta ongkos jahit. Sementara sekolah swasta menerima kain dan atribut tanpa ongkos jahit. “Program ini sudah beberapa tahun dianggarkan. Anggarannya sudah kami siapkan. Tidak akan ada siswa yang tidak mendapatkan bantuan seragam,” tegas Lismawati, Senin (6/7/2026). Saat ini proses pengadaan masih berlangsung di sistem LPSE ( spse.inaproc.id ). Berdasarkan data evaluasi terkini per 11 Juli 2026, berikut kondisi peserta tender: Status Ev...

  Madiun, Pojok Kiri — Proses daftar ulang siswa baru di beberapa SMA dan SMK di Madiun kembali menjadi sorotan. Beberapa orang tua menginformasikan bahwa kegiatan daftar ulang kerap dikaitkan dengan pembelian kain seragam, padahal belum ada standar yang jelas dan transparan mengenai model, bahan, serta harga yang diterapkan secara seragam. Ketua LSM Walidasa Sutrisno menyampaikan keprihatinannya atas hal tersebut. “Daftar ulang seharusnya merupakan proses administratif yang sederhana dan tidak membebani orang tua. Pengaitan dengan pembelian kain seragam berpotensi menimbulkan kesan adanya pembebanan serta indikasi persekongkolan yang mengarah pada monopoli penyediaan seragam,” ujar Sutrisno. Ia menambahkan bahwa koperasi sekolah memang dapat menyediakan kain seragam sebagai bentuk kemudahan. Namun, penyediaan tersebut sebaiknya bersifat sukarela sepenuhnya. “Adanya indikasi mens rea atau niat untuk membatasi pilihan orang tua perlu diwaspadai, terlebih jika standar kain dan hargan...

  Madiun, Pojok Kiri – Dinas Pendidikan Kota Madiun memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tetap dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027. Saat ini, proses pengadaan masih berlangsung sehingga distribusi seragam belum dapat dilakukan pada hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, mengatakan anggaran pengadaan seragam telah disiapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bantuan tersebut diberikan kepada siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. "Program ini sudah beberapa tahun dianggarkan. Untuk sekolah negeri, bantuan meliputi kain seragam OSIS dan Pramuka beserta atribut lengkap serta ongkos jahit. Sementara sekolah swasta menerima kain seragam dan atribut tanpa ongkos jahit," ujar Lismawati, Senin (6/7/2026). Menurut dia, proses pengadaan masih berada pada tahap lelang. Karena itu, masyarakat diminta bersabar hingga seluruh tahapan selesai. Ia memastikan bantuan akan diberikan sesuai alokasi anggaran yang...

  Madiun, Pojok Kiri – Rumor terkait pembayaran seragam OSIS dan Pramuka bagi siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Madiun terus beredar di kalangan orang tua murid. Banyak orang tua menyatakan keheranan karena mereka mengira seragam tersebut tidak dipungut biaya atau sudah termasuk dalam biaya awal masuk sekolah. Salah seorang orang tua siswa baru mengungkapkan, “Kok sekarang harus bayar ya? Dulu anak saya yang kakak tidak pernah cerita soal bayar seragam OSIS atau Pramuka,” ujarnya. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang lengkap dari Dinas Pendidikan Kota Madiun mengenai kebijakan tersebut. Ketua LSM Walidasa Sutrisno yang aktif mengawasi transparansi anggaran pendidikan di Kota Madiun memberikan tanggapan setelah melihat dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kota Madiun. Dokumen tersebut mencantumkan paket “Pengadaan Kain Seragam Sekolah SD dan SMP Beserta Atributnya” dengan nilai total Rp 2.131.469.000 untuk tahun anggaran 2026 melalui dana APBD. “Ada...

  Madiun, Pojok Kiri — Pernyataan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Madiun yang menyebut daya tampung SMA–SMK negeri masih mencukupi dinilai belum menyentuh akar persoalan dalam polemik SPMB 2026 di . Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai terdapat kekeliruan analisis yang menyebabkan persoalan utama justru tidak terbaca. Menurut Sutrisno, persoalan pertama terletak pada kebijakan rayonisasi yang menjadikan wilayah satu kota sebagai satu rayon utuh. Kebijakan tersebut dinilai membuat persebaran pendaftar jalur domisili tidak merata di seluruh SMA negeri. “Ketika satu kota dianggap satu rayon penuh, maka calon murid akan cenderung menumpuk pada sekolah-sekolah favorit. Akibatnya distribusi siswa tidak menyebar secara alami ke seluruh SMA,” ujarnya. Ia menilai kondisi ini berbeda apabila rayon dibuat lebih spesifik berdasarkan wilayah kedekatan sekolah, sehingga kompetisi antarsekolah dapat lebih seimbang dan tidak terpusat pada sekolah tertentu. Persoalan kedua, ...

  Madiun, Pojok Kiri  – Penanganan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan seorang guru di SMPN 7 Kota Madiun diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun. Sebelumnya, laporan dugaan perilaku tidak pantas terhadap seorang peserta didik diterima pihak sekolah. Dari kegiatan belajar mengajar, guru yang bersangkutan telah ditarik sebagai langkah awal. Selanjutnya, penanganan diserahkan kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 7 Kota Madiun, Eka Prastiyanto, mengatakan klarifikasi internal dilakukan segera setelah laporan diterima. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk diproses melalui mekanisme yang berlaku. Berdasarkan laporan yang diterima sekolah, oknum guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diduga melakukan sentuhan fisik yang tidak semestinya serta menjalin komunikasi melalui pesan yang dinilai melampaui batas hubungan antara pendidik dan peserta didik. "Iya, benar ada laporan te...

    Madiun, Pojok Kiri — Jagong Budaya dan Bersih Desa digelar Pemerintah Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, guna memperkuat pelestarian sejarah sekaligus menjaga identitas budaya Nyi Ageng Ronje. Kegiatan bertema “Mengenal Tradisi Melalui Keberagaman” itu dilangsungkan di kawasan makam leluhur tersebut, Kamis (2/7/2026).   Acara dihadiri Lurah Pangongangan Eva Anjarika Rahmawati, Ketua LPMK Sutrisno, peneliti sejarah Akhlis Syamsal Q, tokoh masyarakat, sesepuh, jajaran pengurus RT/RW, serta warga setempat. Rangkaian dimulai dengan istigasah, doa bersama, dan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur serta harapan terpeliharanya kerukunan dan kesejahteraan bersama.   Makam Nyi Ageng Ronje dipilih sebagai lokasi utama kegiatan mengingat kedudukan tokoh tersebut dalam ingatan kolektif warga. Sosok yang diyakini pernah menjadi abdi dalem dan pengabdi di lingkungan Bupati Madiun masa silam itu nilainya terus dijaga secara turun-temurun.   Usai prosesi bers...