Lantik 52 Pejabat, Bagus Panuntun Minta Pejabat yang Baru Dilantik Tetap Kawal Kegiatan Besar

-


Madiun, Pojok Kiri – Sebanyak 52 pejabat administrator,  pengawas dan fungsional di  rotasi sesuai kompetensinya,  demi mewujudkan jalannya pemerintahan yang maksimal dan optimal.


Plt. Walikota Madiun, F. Bagus Panuntun meminta para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang baru dilantik untuk tetap mengawal kegiatan besar yang sedang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Hal itu disampaikan usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat di Gedung GCIO, Jumat (14/8/2026).


Menurut Bagus, kegiatan besar tersebut masih berjalan dan persiapannya sudah dimulai. Karena sejumlah pejabat pindah tidak dalam satu dinas yang sama, ia meminta mereka untuk terus ikut mengawal kegiatan 17 Agustus hingga selesai.


“Terima kasih banyak kepada mereka yang sudah dilantik. Ini satu pekerjaan baru, mungkin pindah dinas atau pindah bidang. Mohon dijalankan dengan baik karena pola kerja Pemerintah Kota sudah saya ubah. Semuanya harus berjalan sesuai rule” tegasnya.


Bagus juga menekankan agar sejumlah perbaikan yang masih diperlukan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Di sisi lain, proses perubahan anggaran sedang digarap dan harus segera diselesaikan.


Terkait seleksi OPD, hingga 15 Agustus belum ada laporan resmi mengenai jumlah pendaftar. Namun, beberapa hari sebelumnya, secara umum sudah memenuhi.


" Untuk empat posisi eselon dua yang masih kosong, kita sudah pengajuan akan segera di isi " Ucap Bagus Panuntun.


Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Madiun agar kinerja pemerintahan tetap optimal di tengah sejumlah agenda penting yang sedang berlangsung.(Yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya