Penawaran 80 Persen HPS: Antara Risiko Mutu dan Peluang Efisiensi

-

Madiun, Pojok Kiri – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Walidasa Madiun, Sutrisno, memperingatkan potensi penurunan kualitas proyek fisik akibat kontraktor yang memenangkan tender dengan penawaran tepat di angka 80 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan agar tipisnya margin keuntungan tidak memicu manipulasi spesifikasi.

Menurut Sutrisno, praktik penawaran di ambang batas 80 persen HPS berpotensi menimbulkan risiko terhadap mutu pekerjaan. “Pengawasan volume dan material di lapangan harus diperketat. Jangan sampai tipisnya margin memicu manipulasi spesifikasi,” tegasnya.

Meski demikian, penawaran di angka tersebut tidak otomatis berarti kualitas pekerjaan akan turun. Ada sejumlah kemungkinan yang memungkinkan kontraktor tetap menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi. Kontraktor bisa saja memiliki stok material yang dibeli sebelumnya dengan harga lebih rendah, memiliki relasi kuat dengan pemasok sehingga mendapatkan harga khusus, atau menerapkan metode kerja dan manajemen yang lebih efisien. Selain itu, HPS sendiri sering mengandung ruang buffer, sementara orientasi jangka panjang dan reputasi juga mendorong sebagian kontraktor menjaga mutu demi kesempatan proyek berikutnya.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah proyek Penataan Lanskap Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun. Kontraktor CV BJ ditetapkan sebagai pemenang setelah mengajukan penawaran Rp 638,12 juta dari total HPS Rp 797,65 juta. Nilai tersebut turun tepat 20 persen atau berada pas di angka 80 persen HPS.

Secara regulasi, posisi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dinilai aman. Karena penawaran tidak menyentuh angka di bawah 80 persen, Pokja tidak melanggar ketentuan jika tidak melakukan audit forensik harga satuan. Keputusan tersebut juga dinilai mencerminkan adanya iklim kompetisi yang sehat sekaligus efisiensi anggaran belanja daerah.

Namun, setelah pemenang ditetapkan, tanggung jawab pencegahan proyek mangkrak atau penurunan kualitas sepenuhnya beralih ke tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas. PPK dituntut sangat jeli memastikan kontraktor tidak melakukan “potong kompas” pada kualitas material, ketebalan baja, maupun volume beton demi menutup margin yang tipis. Kontraktor yang mengunci harga di angka tersebut juga biasanya agresif mencari celah ketidaksesuaian gambar perencanaan dengan kondisi lapangan untuk mengajukan Change Contract Order (CCO). Pengurusan jaminan pelaksanaan pun harus dilakukan secara ketat, termasuk memastikan bank guarantee atau surety bond diterbitkan lembaga kredibel dan memiliki klausul pencairan tanpa syarat.

Dengan demikian, penawaran di ambang batas 80 persen HPS menjadi ujian ganda: kemenangan taktis bagi kontraktor sekaligus ujian kedisiplinan bagi PPK dan Dinas Pekerjaan Umum. Fasilitas publik yang dibangun harus tetap memiliki kualitas sesuai spesifikasi awal. Pengawasan yang ketat dan berkelanjutan di lapangan tetap menjadi kunci agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.(Red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya