107.231 Penerima di Kabupaten Madiun Dapat Bantuan Beras 30 Kilogram

-

 


MADIUN, POJOK KIRI — Sebanyak 107.231 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Madiun menjadi sasaran Program Bantuan Pangan Beras alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan tersebut diluncurkan di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin (10/8/2026).

Program bantuan pangan beras tersebut merupakan bagian dari jaring pengaman sosial pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat.

Sambutan Pemimpin Cabang Perum BULOG Madiun Agung Sarianto, data penerima bantuan di Kabupaten Madiun mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, khususnya masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4.

Secara nasional, program tersebut menyasar sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan. Sementara di Kabupaten Madiun, jumlah penerima tercatat sebanyak 107.231 PBP.

Untuk alokasi Juli sampai September 2026, bantuan disalurkan sekaligus. Dengan demikian, setiap penerima memperoleh bantuan sebanyak 30 kilogram beras.

Perum BULOG Kantor Cabang Madiun menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari kesiapan stok, kualitas beras, proses distribusi hingga memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai ketentuan.

Beras yang disalurkan juga disebut telah memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi.

Agung mengatakan, keberhasilan penyaluran bantuan pangan tidak dapat dilakukan oleh BULOG sendiri. Program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BULOG, dinas terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pihak-pihak yang terlibat di lapangan.

"Keberhasilan penyaluran bantuan pangan merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi yang kuat," demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat mengatur pengeluaran rumah tangga. Dengan berkurangnya beban untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan keluarga lainnya dapat terpenuhi.

Dalam pelaksanaannya, BULOG juga menekankan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi.

BULOG membuka ruang bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menyampaikan masukan apabila ditemukan kendala dalam proses penyaluran. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Program bantuan pangan beras tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Pemerintah, pemerintah daerah, BULOG, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan ketersediaan serta keberlanjutan pangan.

Khusus bagi keluarga penerima manfaat, bantuan beras diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemimpin Cabang Perum BULOG Madiun Agung Sarianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ia mengajak seluruh pihak mengawal penyaluran agar berlangsung dengan baik, lancar, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Semoga ikhtiar kita bersama dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat Kabupaten Madiun senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT,"    (soel/byk)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya