Resiko Mengintai : Penawaran di Atas 15 Persen HPS, PPK Wajib Cermat Cek Peralatan, Upah, dan Memverifikasi Fakta

-

Madiun, Pojok Kiri — Harga penawaran yang masih berada dalam batas wajar, bahkan di atas 15 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bukan jaminan bahwa penyedia siap melaksanakan pekerjaan. Di proyek-proyek daerah, risiko justru mengintai jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat memeriksa kesiapan peralatan, kesesuaian upah, dan memverifikasi fakta di lapangan.

Peringatan tersebut disampaikan Ketua LSM Walidasa, Sutrisno Walidasa. Menurutnya, banyak kasus di mana penyedia menang tender dengan harga yang terlihat masuk akal, namun peralatan yang diajukan keberadaannya jauh dari lokasi pekerjaan. Kondisi ini berisiko menimbulkan keterlambatan mobilisasi, pembengkakan biaya, hingga turunnya kualitas pekerjaan.

“Harga wajar bisa menjadi jebakan. Jika peralatan jauh dari lokasi proyek, mobilisasi pasti bermasalah. PPK sebagai pihak yang paling memahami kondisi lapangan sejak awal hingga penyerahan pekerjaan wajib cermat memeriksa peralatan, upah tenaga kerja, dan memverifikasi fakta sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,” ujar Sutrisno.

Selain peralatan, Sutrisno menyoroti aspek tenaga kerja. Ia menekankan pentingnya kesesuaian upah yang ditawarkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai lokasi pekerjaan. Ketidaksesuaian upah maupun personel kunci yang hanya “pinjam nama” dapat menjadi dasar penolakan penetapan pemenang.

Variabel lain yang menurutnya juga harus menjadi perhatian adalah metode pelaksanaan yang tidak realistis, jadwal mobilisasi yang mustahil, serta analisis risiko keseluruhan yang menunjukkan potensi kegagalan proyek.

Sutrisno mendorong penguatan regulasi agar keputusan PPK yang didasarkan pada analisis teknis yang objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak menimbulkan risiko hukum. Dengan demikian, pengendalian kontrak tidak sekadar administratif, melainkan benar-benar menjamin kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan demi kepentingan pembangunan berkualitas.(Red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya