Pojok Kiri Mataraman

MADIUN, POJOK KIRI — Kesiapan Pokja Pemilihan menjadi salah satu isu utama dalam penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 2 Tahun 2026. LSM Walidasa menilai, apabila Pokja Pemilihan belum siap menjalankan kewenangan yang diberikan regulasi baru, kondisi tersebut bukan alasan untuk mempertahankan pola lama, melainkan menjadi tanda bahwa Pemkot dan Pemkab harus segera melakukan langkah adaptasi kelembagaan, SDM, dan tata kelola pengadaan. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan bahwa perubahan regulasi harus diikuti perubahan nyata dalam pelaksanaan e-purchasing, terutama menyangkut siapa yang berwenang, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang melakukan pengawasan. “Kalau Pokja Pemilihan belum siap, justru itu harus menjadi alarm bagi Pemkot maupun Pemkab. Artinya ada langkah yang harus segera dilakukan. Jangan sampai ketidaksiapan Pokja kemudian dijadikan alasan untuk terus-menerus mengandalkan pola lama,” ujar Sutrisno, Minggu (6/9/202...

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...

MADIUN, Pojok Kiri – Pengadaan kain seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP di Kota Madiun tahun ajaran 2026/2027 dipastikan gagal total. Setelah tender pertama dan tender kedua sama-sama tidak menghasilkan pemenang, Pemerintah Kota Madiun kini hanya memiliki satu pilihan realistis: mengalihkan anggaran sebesar Rp2,13 miliar tersebut menjadi bantuan uang tunai langsung kepada orang tua/wali murid. Momen paling kritis sedang berlangsung saat ini. Pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 di DPRD Kota Madiun sudah memasuki tahap akhir dan tinggal beberapa hari lagi sebelum diputuskan. Jika usulan pergeseran anggaran tidak dimasukkan dan disetujui dalam waktu sempit ini, peluang untuk menyelamatkan dana tersebut akan tertutup. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan bahwa opsi Penunjukan Langsung maupun tender ulang ketiga sudah tidak layak lagi ditempuh. Keterlambatan sudah terjadi sejak tender pertama yang seharusnya digelar jauh sebelum masa pendaftaran siswa baru. Akibatnya, alasan “...

  Madiun, Pojok Kiri.- Pagi hari yang masih sejuk di Kota Madiun, Selasa, 1 September 2026, Taman Bantaran berubah menjadi arena kerja bakti. Sejak pukul 07.00 WIB, sekitar 100 anggota TNI Angkatan Udara Lanud Iswahyudi bersama warga Paguyuban Taman Bantaran sudah bergerak. Mereka tidak sekadar membersihkan, melainkan merawat ruang publik yang menjadi kebanggaan kota. Di area gazebo dan jalur setapak, beberapa orang tampak sibuk menyapu dedaunan dan sampah plastik. Seorang wanita berkerudung merah memegang sapu lidi, mengais sisa-sisa sampah di pinggir tanaman. Tidak jauh dari situ, sekelompok pria mengangkat tutup tong sampah abu-abu bertuliskan “Paguyuban Sunday Market Bantaran”, lalu memindahkan isinya ke tong hijau beroda. Saluran drainase yang penuh daun kering dan kotoran juga dibersihkan satu per satu. Tangan-tangan kasar menggenggam daun-daun basah, mengangkatnya, lalu memasukkannya ke dalam karung. Sementara itu, di bagian embankment sungai yang berbentuk tangga beton, pem...

Madiun, Pojok Kiri –Warga RT 14,RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, menggelar berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sejak awal Agustus 2026. Warga terlebih dahulu melakukan kerja bakti dan membersihkan lingkungan, dilanjutkan pemasangan  umbul-umbul serta bendera Merah Putih di kawasan permukiman. Setelah itu, berbagai perlombaan digelar dengan melibatkan anak-anak, ibu-ibu, hingga bapak-bapak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan lomba karaoke dan pentas seni. Ketua RT 14,RW 05 Marsid Saronto mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan jalan santai dan pembagian hadiah kepada warga pada Minggu (30/8/2026). "Kegiatan dimulai sejak awal Agustus. Warga melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul dan bendera Merah Putih secara bersama-sama," kata Marsid. Menurut dia, kegiatan peringatan kemerdekaan tidak hanya dituj...

Madiun, Pojok Kiri — Bukan di atas panggung tertutup, melainkan di sepanjang ruang kota, lima ribu warga dari beragam lapisan masyarakat dihimpun dalam satu irama pada gelaran Madiun Menari yang digelar Sabtu, 29 Agustus 2026. Dengan tema "Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama" diangkat bukan sekadar sebagai slogan, melainkan sebagai fondasi gerakan yang lahir dari aspirasi warga, bukan atas perintah birokrasi. Gagasan ini dilahirkan oleh masyarakat dan pelaku seni yang mendambakan ruang bersama untuk mengenalkan sekaligus melestarikan budaya lokal secara luas. Pemerintah Kota Madiun tidak menjadikan acara ini sebagai miliknya, sebaliknya, kehadirannya difungsikan semata-mata sebagai fasilitator agar cita-cita warga tersebut dapat diwujudkan. "Madiun Menari bukanlah acara yang disusun pemerintah untuk rakyat. Gerakan ini justru digerakkan rakyat untuk kotanya sendiri," demikian dikatakan oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Warga ditempatkan sebagai...