Ketua LSM Walidasa: Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis RT Sudah Baik, Tantangan Terbesar Ada pada Implementasi

 

Madiun, Pojok Kiri – Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai konsep pengelolaan sampah berbasis hulu atau sumber yang disusun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo.

Menurutnya, pendekatan yang dimulai dari tingkat rumah tangga dan RT berpotensi menekan volume sampah yang selama ini seluruhnya bermuara ke TPA.

“Secara konsep kami melihat arahnya sudah benar. Sampah dipilah sejak dari rumah tangga, kemudian sampah organik diolah di tingkat RT melalui komposter, biopori, LSO, atau metode lain sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA.

Ditambah lagi adanya Pendekar Hijau sebagai pendamping di setiap RT serta dukungan anggaran sebesar Rp10 juta per RT menjadi modal awal yang cukup baik,” ujar Sutrisno.

Meski demikian, Sutrisno mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari terserapnya anggaran maupun tersedianya sarana dan prasarana. Menurutnya, tantangan sesungguhnya berada pada tahap implementasi di lapangan.

“Persoalannya bukan lagi membeli komposter atau menyediakan tempat pemilahan sampah. Yang jauh lebih sulit adalah mengubah perilaku masyarakat agar mau memilah sampah setiap hari. Jika masyarakat belum konsisten, maka sebagus apa pun konsepnya tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan sampah yang masuk ke TPA,” katanya.

Ia juga menilai keberadaan Pendekar Hijau harus benar-benar dimaksimalkan sebagai pendamping masyarakat, bukan hanya berperan saat sosialisasi awal.

Pendamping harus memiliki kompetensi teknis, mampu mengedukasi warga, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan agar fasilitas yang telah dibangun tidak berhenti berfungsi setelah beberapa bulan.

Selain itu, Sutrisno menyoroti pentingnya penyesuaian konsep dengan kondisi lapangan. Ia menilai wilayah di Kota Madiun relatif homogen dari segi karakteristik lingkungan, sehingga perlu ada prioritas metode pengelolaan sampah organik yang lebih terarah dalam petunjuk teknis (juknis).

“Dengan kondisi lingkungan yang hampir homogen, juknis sebaiknya menetapkan prioritas metode pengelolaan yang paling tepat dan mudah diaplikasikan, misalnya fokus pada komposter atau metode tertentu yang sesuai karakteristik warga. Hal ini penting agar implementasi di tingkat RT lebih efektif dan tidak tersebar ke terlalu banyak pilihan metode yang justru menyulitkan penerapan,” jelasnya.

LSM Walidasa juga mendorong agar pemerintah menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Menurut Sutrisno, evaluasi program tidak cukup hanya melihat jumlah RT yang menerima bantuan atau banyaknya sarana yang dibeli, tetapi harus diukur dari hasil nyata.

“Harus ada ukuran yang jelas, misalnya berapa persen rumah tangga yang sudah memilah sampah, berapa kilogram sampah organik yang berhasil diolah setiap bulan, dan berapa besar penurunan volume sampah yang dikirim ke TPA. Kalau indikatornya hanya serapan anggaran, maka kita tidak pernah tahu apakah tujuan program benar-benar tercapai atau tidak,” tegasnya.

LSM Walidasa mengingatkan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui RT yang berhasil maupun yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut.

“Program ini memiliki potensi menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang baik. Namun keberhasilannya akan ditentukan oleh konsistensi pendampingan, partisipasi warga, penyesuaian metode sesuai kondisi homogen wilayah, serta pengawasan yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar administrasi. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan mampu memperpanjang usia layanan TPA Kota Madiun,” pungkas Sutrisno.(Yah)