Dana Nasabah Tertahan, KSPPS BMT MBS Ditegur, Diminta Pertanggung Jawaban

-

 

Kantor KSPPS BMT Mitra Berkah Sejahtera (MBS) Jiwan

Madiun, Pojok Kiri – Keluhan sejumlah nasabah terkait kesulitan mencairkan dana di KSPPS BMT Mitra Berkah Sejahtera (MBS) kini ditindaklanjuti oleh Disperdagkop-UM Kabupaten Madiun. Surat permintaan penjelasan telah dikirimkan kepada pengurus koperasi pada 29 Juli 2026, dengan batas waktu jawaban tiga hari kerja.

Koperasi yang berada di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan ini didatangi puluhan nasabah, diantaranya bernama Putut, warga Desa Karangrejo. Ia menyatakan permohonan pencairan tabungan maupun simpanan berjangka belum yang belum terpenuhi hingga hampir tiga bulan, meski sudah berulang kali diajukan.

Belum adanya kepastian membuat Putut bersama kelompok nasabah lain menyampaikan pengaduan langsung kepada Bupati Madiun.

"Kami mohon arahan terkait uang yang dijanjikan cair, namun hingga kini belum terealisasi," ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Arahan Bupati pun disampaikan agar Disperdagkop-UM segera berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan pihak koperasi sebagai jembatan penyelesaian masalah. Harapan utama para nasabah adalah dana mereka dapat segera dikembalikan sepenuhnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, Berita Acara Pengaduan (BAP) telah dibuat. Surat klarifikasi yang dikirimkan diterima langsung oleh Endang Lestari selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT MBS.

"Kami berikan waktu tiga hari untuk menyampaikan penjelasan resmi," kata Kepala Bidang Koperasi Disperdagkop-UM, Citra Noviyanto.

Terkait tindak lanjut, sanksi administratif menjadi satu-satunya kewenangan yang dapat dijalankan pihak dinas sesuai peraturan yang berlaku. Seluruh proses pemeriksaan dan klarifikasi nantinya akan dituangkan dalam dokumen resmi.

Hasil dari penjelasan pengurus koperasi selanjutnya akan disampaikan kepada para pelapor, sekaligus dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dengan tembusan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan belum diperoleh dari pendiri KSPPS BMT MBS, Sugeng Widodo. Upaya konfirmasi baik melalui telepon maupun kunjungan ke kediamannya di Perumahan City Garden Asri Blok D-8, Kecamatan Jiwan belum mendapatkan respon. Sementara itu, Disperdagkop-UM masih menunggu penjelasan resmi sebagai dasar penentuan langkah selanjutnya.(Yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya