Empat Paket Pengaspalan Jalan di Kota Madiun, Catat Deviasi Positif

-

 


Madiun, Pojok Kiri – Progres pengaspalan jalan di Kota Madiun melampaui target pada pekan keenam pelaksanaan. Seluruh paket pekerjaan mencatat deviasi positif dibandingkan rencana.


Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho mengatakan pekerjaan pengaspalan tahun anggaran 2026 dibagi ke dalam empat paket. Hasil evaluasi menunjukkan seluruhnya berjalan lebih cepat dari jadwal.


"Untuk pengaspalan di Kota Madiun tahun 2026 ada beberapa paket pekerjaan, yakni paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Saat ini sudah memasuki minggu keenam dan progres pekerjaan secara umum menunjukkan hasil yang positif," kata Dwi, Selasa (3/8/2026).


Data DPUPR mencatat Paket I telah mencapai progres 11,60 persen dari target 2,74 persen. Paket II menjadi yang tercepat dengan realisasi 80,73 persen, jauh di atas target 4,18 persen. Paket III membukukan progres 63,14 persen dari target 36,41 persen. Adapun Paket IV mencapai 24,08 persen, melampaui target 8,94 persen.


Menurut Dwi, percepatan difokuskan pada Paket II karena berada di kawasan Alun-Alun Kota Madiun dan Jalan Pahlawan. Lokasi tersebut dipersiapkan untuk mendukung rangkaian Hari Jadi Kota Madiun dan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.


"Area Alun-Alun akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk upacara HUT Kemerdekaan 17 Agustus. Sesuai arahan pimpinan, kawasan tersebut harus terlihat rapi, bersih, dan jalannya nyaman sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berlangsung dengan tertib dan sukses," ujarnya.

Pengaspalan di Jalan Letkol Suwarno


Meski demikian, Dwi menegaskan pekerjaan belum selesai. Sejumlah ruas jalan masih memerlukan perbaikan lapisan tanah dasar sebelum memasuki tahap pengaspalan.


"Ada beberapa titik yang kondisi tanah dasarnya rusak sehingga harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Tahapan itu memang membutuhkan waktu agar hasil pengaspalan nantinya lebih kuat dan berkualitas," katanya.


Ia mengatakan tidak ada kendala teknis selama pekerjaan berlangsung. Namun, kenaikan harga bahan bakar minyak memengaruhi biaya operasional alat berat yang seluruhnya menggunakan solar industri.


"Kalau kendala di lapangan alhamdulillah tidak ada. Hanya saja, di luar aspek teknis ada pengaruh kenaikan harga BBM. Alat berat yang digunakan dalam pekerjaan ini seluruhnya menggunakan solar industri, sehingga perubahan harga ikut memengaruhi pelaksanaan pekerjaan," tuturnya.


Pemerintah Kota Madiun mengalokasikan anggaran Rp15,56 miliar untuk program pengaspalan 29 ruas jalan pada 2026. Pekerjaan itu terbagi dalam empat paket dengan total penanganan sekitar 12,08 kilometer.


Paket I bernilai Rp3,89 miliar untuk enam ruas jalan sepanjang 3.463 meter. Paket II dianggarkan Rp3,71 miliar untuk lima ruas jalan sepanjang 2.177 meter. Paket III memiliki nilai kontrak Rp4,02 miliar untuk delapan ruas jalan sepanjang 2.647 meter. Sementara Paket IV bernilai Rp3,94 miliar untuk perbaikan 10 ruas jalan sepanjang 3.788 meter.


Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan serta mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan mobilitas masyarakat di Kota Madiun. (Yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

-
Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya