Rumor Pembayaran Seragam OSIS dan Pramuka Siswa Baru SD-SMP di Madiun, Orang Tua Murid Heran

 

Madiun, Pojok Kiri – Rumor terkait pembayaran seragam OSIS dan Pramuka bagi siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Madiun terus beredar di kalangan orang tua murid. Banyak orang tua menyatakan keheranan karena mereka mengira seragam tersebut tidak dipungut biaya atau sudah termasuk dalam biaya awal masuk sekolah.

Salah seorang orang tua siswa baru mengungkapkan, “Kok sekarang harus bayar ya? Dulu anak saya yang kakak tidak pernah cerita soal bayar seragam OSIS atau Pramuka,” ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang lengkap dari Dinas Pendidikan Kota Madiun mengenai kebijakan tersebut.

Ketua LSM Walidasa Sutrisno yang aktif mengawasi transparansi anggaran pendidikan di Kota Madiun memberikan tanggapan setelah melihat dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kota Madiun. Dokumen tersebut mencantumkan paket “Pengadaan Kain Seragam Sekolah SD dan SMP Beserta Atributnya” dengan nilai total Rp 2.131.469.000 untuk tahun anggaran 2026 melalui dana APBD.

“Adanya pengadaan kain seragam secara massal oleh Dinas Pendidikan seharusnya dapat meringankan beban orang tua siswa,” ujar Sutrisno.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mendalami dokumen tersebut lebih lanjut untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prosedur.

Sutrisno juga menyatakan dukungannya terhadap program pengadaan seragam oleh pemerintah, selama prosesnya transparan dan tepat sasaran. “Kami berharap anggaran negara yang sudah dialokasikan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk membantu siswa, sehingga orang tua tidak dibebani biaya tambahan yang tidak perlu,” katanya.

Dinas Pendidikan Kota Madiun dihimbau untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. Publikasi daftar biaya resmi, rincian penggunaan anggaran pengadaan seragam senilai Rp 2,13 miliar, serta mekanisme keringanan bagi siswa kurang mampu sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua.

Rumor ini muncul di tengah musim penerimaan siswa baru. Transparansi yang cepat dari Dinas Pendidikan diharapkan dapat meredakan isu ini sebelum semakin meluas.(yah)