Pojok Kiri Mataraman

Madiun, Pojok Kiri.– Masa depan program bantuan kain seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP di Kota Madiun tahun ajaran 2026/2027 kian kritis.  Setelah tender pertama senilai Rp2,13 miliar dinyatakan gagal pada akhir Juli lalu, proses lelang ulang (tender kedua) yang saat ini tengah memasuki tahapan masa sanggah per 26 Agustus 2026 kembali menemui jalan buntu dan berada di ambang kegagalan total tanpa adanya pemenang sah. Kondisi "gagal beruntun" ini membuat Pemerintah Kota Madiun kini berada di posisi buah simalakama. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus memilih antara memaksakan eksekusi proyek lewat metode Penunjukan Langsung (PL) kepada pihak ketiga, atau menarik anggaran tersebut untuk dialihkan ke program lain dalam dokumen APBD Perubahan (APBD-P) 2026 yang saat ini sedang dibahas intensif oleh DPRD Kota Madiun. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, dengan tegas mengingatkan Pemkot Madiun dan Dinas Pendidikan agar tidak gegabah mengambil opsi Penunjukan Langsung d...

MADIUN, Pojok Kiri — Bupati Madiun Hari Wuryanto menanggapi sejumlah pandangan dan pertanyaan DPRD Kabupaten Madiun mengenai dana transfer pemerintah pusat serta pengelolaan sampah. Menurut dia, keterbatasan dana transfer harus direspons pemerintah daerah melalui penguatan pendapatan dan inovasi pelayanan publik. Hal itu disampaikan Hari Wuryanto saat ditemui awak media di kompleks DPRD Kabupaten Madiun,  Ia mengatakan, kebijakan mengenai dana transfer berada di tangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besarannya, (26/08/2026) “Memang dana transfer yang punya hak kan pusat. Kita tidak punya hak. Nanti kita jelaskan, karena tidak hanya Kabupaten Madiun saja, tapi kita terus  berupaya,” kata Hari. Pengurangan dana transfer, lanjut dia, tidak hanya berdampak pada Kabupaten Madiun. Sejumlah daerah juga menghadapi kondisi serupa, bahkan dengan besaran pengurangan yang lebih besar. Meski demikian, Kabupaten Madiun dinilai masih me...

MADIUN, POJOK KIRI — RSUD Dolopo turut ambil bagian dalam pelaksanaan Caruban Night Solidarity 2026 yang digelar di Kabupaten Madiun, Sabtu (22/8/2026). Keikutsertaan tersebut menjadi bentuk dukungan rumah sakit terhadap kegiatan yang memadukan pelestarian budaya daerah dengan kepedulian kemanusiaan. Mengusung tema “Kearifan Lokal Kabupaten Madiun dan Solidaritas Kemanusiaan”, kegiatan itu diawali dari Alun-alun Reksogati Caruban. Peserta kemudian mengikuti kirab menuju kawasan Pendopo Ronggo Djoemenong dan Lapangan Bangunsari sebagai lokasi rangkaian acara. Kehadiran RSUD Dolopo menjadi bagian dari keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan yang digagas Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut. Tidak hanya menampilkan kekayaan budaya lokal, acara itu juga membawa pesan tentang pentingnya solidaritas dan gotong royong di tengah masyarakat. Berbagai kesenian tradisional ditampilkan sepanjang rangkaian kegiatan. Jaranan, tari tradisional, serta karnaval dengan kostum khas Kabupaten Madiun me...

MADIUN, Pojok Kiri.– Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho memberikan tanggapan terkait penggeledahan Kantor Bawaslu Kota Madiun oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Wahyu memastikan jajaran Bawaslu Kota Madiun akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dilakukan Kejaksaan. Ia juga meminta seluruh jajaran yang sewaktu-waktu dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan sesuai kebutuhan penyidikan. Hal itu disampaikan Wahyu setelah tim penyidik Kejari Kota Madiun melakukan penggeledahan di Kantor Bawaslu Kota Madiun, Rabu (19/8). “Bahkan sebelum pihak Kejaksaan kemarin meninggalkan kantor Bawaslu Kota Madiun, saya sampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat pengelola keuangan apabila sewaktu-waktu ada panggilan dari pihak Kejaksaan, saya sampaikan untuk bersikap kooperatif,” kata Wahyu, Kamis (20/8/2026). Wahyu mengatakan, saat penggeledahan berlangsung, sejumlah ruangan di Kantor Bawaslu Kota Madiun di...

MADIUN, POJOK KIRI— Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengantisipasi penurunan pendapatan daerah sekitar Rp500 miliar yang terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer. Langkah-langkah strategis pun disiapkan agar dampaknya dapat ditekan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan kondisi tersebut telah diantisipasi Pemerintah Kabupaten Madiun. Setelah adanya tambahan pendapatan, penurunan tersebut setidaknya dapat ditekan, (20/08/2026) “Alhamdulillah, setelah ada tambahan, penurunan setidaknya bisa ditekan,” kata Hari di lingkungan DPRD Kabupaten Madiun. Menurut dia, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, belanja daerah akan diarahkan berdasarkan skala prioritas. “Anggaran yang ada kita optimalkan dengan skala prioritas agar tetap bisa memberikan pelayanan terbaik di masa depan,” ujarnya. Sejumlah program yang dinilai mendesak juga telah disampaikan untuk kemudian dipersiapkan seca...

Madiun, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun dan DPRD menyepakati langkah strategis untuk memperkuat keuangan daerah sekaligus mempercepat penyerapan anggaran. Hal ini disampaikan dalam pembahasan Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2026, di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Selasa (18/8/2026) Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun dan Ketua DPRD Kota Madiun Armaya sama-sama menekankan pentingnya peningkatan pendapatan serta pengawasan ketat agar kebijakan tidak membebani masyarakat. Bagus Panuntun menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 menjadi prioritas utama. Ia sudah menyampaikan permintaan resmi ke pemerintah pusat, agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan. Menurutnya, strategi yang diambil bukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan menggali potensi yang belum optimal. “Saya sudah menyampaikan bahwa pendapatan daerah itu, satu pendapatan untuk pemerintah kota dan pendapatan yang ...

Opini Oleh: Sutrisno Ketua LSM Walidasa Setiap akhir tahun anggaran, persoalan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) kembali menjadi isu yang mengemuka di banyak daerah. Realisasi APBD yang rendah bukan semata-mata karena kurangnya anggaran, melainkan karena proses pengadaan yang terlambat dimulai. Keterbatasan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, kurangnya Pejabat Pembuat Komitmen yang bersertifikat, serta ketidaksiapan OPD dalam menempatkan personel yang memenuhi syarat menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut. Tantangan penyerapan anggaran di tahun 2026 lebih berat dibandingkan 2025. Tahun 2025 masih merupakan masa penyesuaian setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, di mana masih terdapat ruang penjelasan dan penyesuaian teknis. Namun memasuki 2026, kelonggaran yang pernah diberikan melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024 sudah sepenuhnya berakhir. Sistem pengadaan secara elektronik juga semakin ketat dalam memeriksa kelengkapan s...