Pojok Kiri Mataraman

  Deni Djoko Purnomo Anggota Komisi I DPRD Kota Madiun Madiun, Pojok Kiri - Proses penyerahan seragam OSIS dan Pramuka gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Madiun mengalami keterlambatan. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Madiun, Deni djoko purnomo, memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Deni menyatakan bahwa keterlambatan terjadi karena proses pengadaan harus mengikuti regulasi lelang yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Menurutnya, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku. “Kita tidak bisa menyalahkan sekolah ataupun Dinas Pendidikan sepenuhnya, karena proses ini harus mengikuti aturan yang ada,” ujar Deni djoko purnomo. Ia menegaskan bahwa seragam bantuan tetap akan disalurkan kepada siswa. “Nanti anak-anak mereka akan mendapatkan seragam sesuai dengan yang digadang-gadang. Interval waktunya kemungkinan sekitar satu sampai dua minggu, bahkan bisa lebih cepat dari itu,” jelasnya. Deni juga menyampaikan bahwa jika terjadi tender ulang, proses tersebut tetap harus dijalankan sesu...

Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati Madiun, Pojok Kiri – Dinas Pendidikan Kota Madiun menjamin program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta tetap akan disalurkan pada tahun ajaran 2026/2027. Meski proses pengadaan masih berada pada tahap lelang, Kepala Dinas Pendidikan Lismawati memastikan tidak ada siswa yang akan kehilangan hak bantuannya. Menurut Lismawati, anggaran sudah disiapkan sesuai tahun-tahun sebelumnya. Untuk sekolah negeri, bantuan mencakup kain seragam OSIS dan Pramuka beserta atribut lengkap serta ongkos jahit. Sementara sekolah swasta menerima kain dan atribut tanpa ongkos jahit. “Program ini sudah beberapa tahun dianggarkan. Anggarannya sudah kami siapkan. Tidak akan ada siswa yang tidak mendapatkan bantuan seragam,” tegas Lismawati, Senin (6/7/2026). Saat ini proses pengadaan masih berlangsung di sistem LPSE ( spse.inaproc.id ). Berdasarkan data evaluasi terkini per 11 Juli 2026, berikut kondisi peserta tender: Status Ev...

  MADIUN,  POJOK KIRI — Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun berlanjut dengan mini touring bertajuk Klinong-Klinong yang diikuti komunitas motor tua Black Hawk bersama awak media, Jumat (10/7/2026). Kegiatan tersebut digelar setelah olahraga gowes bersama sebagai bagian dari agenda perayaan pemerintah daerah. Mini touring dipimpin Camat Mejayan Hery Fajar Nugroho dengan mengambil titik awal di Pendopo Ronggo Djumeno. Rombongan kemudian melintasi sejumlah ikon kawasan Caruban, yakni GOR Pangeran Timur, Kampus UNS Madiun, Stasiun Caruban, sebelum mengakhiri perjalanan di Gedung Padepokan Kampung Pesilat. Melalui kegiatan tersebut, sejumlah ikon ibu kota Kabupaten Madiun diperkenalkan kepada peserta. Di saat yang sama, kebersamaan antara pemerintah daerah, komunitas, dan insan pers turut diperkuat dalam suasana peringatan hari jadi. Rangkaian perayaan belum berakhir. Pada malam harinya, Pemerintah Kabupaten Madiun menjadwalkan penyelenggaraan Kabupaten Madiu...

  POJOK KIRI, MADIUN – Peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) ilegal kembali menjadi sasaran operasi gabungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Bersama Kantor Bea Cukai Madiun serta didukung unsur TNI-Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar pengawasan di Kecamatan Gemarang, Rabu (8/7/2026). Warung dan toko eceran di Desa Batok serta Desa Tawangrejo diperiksa karena diduga menjadi lokasi peredaran rokok tanpa pita cukai resmi. Operasi tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 yang diarahkan untuk menekan distribusi rokok ilegal di Kabupaten Madiun. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Madiun, Tatik Wiyati, menjelaskan bahwa pendekatan persuasif tetap dikedepankan di samping penegakan hukum. Menurut dia, pedagang tidak hanya diperiksa, tetapi juga diberikan edukasi mengenai ketentuan cukai dan dampak peredaran rokok ilegal. "Penyisiran dilakukan bersamaan dengan peny...

  Madiun, Pojok Kiri — Proses daftar ulang siswa baru di beberapa SMA dan SMK di Madiun kembali menjadi sorotan. Beberapa orang tua menginformasikan bahwa kegiatan daftar ulang kerap dikaitkan dengan pembelian kain seragam, padahal belum ada standar yang jelas dan transparan mengenai model, bahan, serta harga yang diterapkan secara seragam. Ketua LSM Walidasa Sutrisno menyampaikan keprihatinannya atas hal tersebut. “Daftar ulang seharusnya merupakan proses administratif yang sederhana dan tidak membebani orang tua. Pengaitan dengan pembelian kain seragam berpotensi menimbulkan kesan adanya pembebanan serta indikasi persekongkolan yang mengarah pada monopoli penyediaan seragam,” ujar Sutrisno. Ia menambahkan bahwa koperasi sekolah memang dapat menyediakan kain seragam sebagai bentuk kemudahan. Namun, penyediaan tersebut sebaiknya bersifat sukarela sepenuhnya. “Adanya indikasi mens rea atau niat untuk membatasi pilihan orang tua perlu diwaspadai, terlebih jika standar kain dan hargan...

  Madiun, Pojok Kiri – Dinas Pendidikan Kota Madiun memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tetap dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027. Saat ini, proses pengadaan masih berlangsung sehingga distribusi seragam belum dapat dilakukan pada hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, mengatakan anggaran pengadaan seragam telah disiapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bantuan tersebut diberikan kepada siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. "Program ini sudah beberapa tahun dianggarkan. Untuk sekolah negeri, bantuan meliputi kain seragam OSIS dan Pramuka beserta atribut lengkap serta ongkos jahit. Sementara sekolah swasta menerima kain seragam dan atribut tanpa ongkos jahit," ujar Lismawati, Senin (6/7/2026). Menurut dia, proses pengadaan masih berada pada tahap lelang. Karena itu, masyarakat diminta bersabar hingga seluruh tahapan selesai. Ia memastikan bantuan akan diberikan sesuai alokasi anggaran yang...

  Madiun, Pojok Kiri – Rumor terkait pembayaran seragam OSIS dan Pramuka bagi siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Madiun terus beredar di kalangan orang tua murid. Banyak orang tua menyatakan keheranan karena mereka mengira seragam tersebut tidak dipungut biaya atau sudah termasuk dalam biaya awal masuk sekolah. Salah seorang orang tua siswa baru mengungkapkan, “Kok sekarang harus bayar ya? Dulu anak saya yang kakak tidak pernah cerita soal bayar seragam OSIS atau Pramuka,” ujarnya. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang lengkap dari Dinas Pendidikan Kota Madiun mengenai kebijakan tersebut. Ketua LSM Walidasa Sutrisno yang aktif mengawasi transparansi anggaran pendidikan di Kota Madiun memberikan tanggapan setelah melihat dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kota Madiun. Dokumen tersebut mencantumkan paket “Pengadaan Kain Seragam Sekolah SD dan SMP Beserta Atributnya” dengan nilai total Rp 2.131.469.000 untuk tahun anggaran 2026 melalui dana APBD. “Ada...