Pojok Kiri Mataraman

  Madiun, Pojok Kiri – Langkah berani Pemerintah Kota Madiun menuai pujian. CV. Bangkit secara terbuka memberikan apresiasi tertinggi atas keputusan pembatalan total paket tender Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap kode 10130304000 Tahun Anggaran 2026. Direktur CV. Bangkit, Mochid, menyambut gembira pengumuman pembatalan yang dikeluarkan Pokja Pemilihan Eka melalui SPSE pada Senin (8 Juni 2026). “Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Madiun atas keberaniannya membatalkan tender ini. Ini adalah keputusan yang sangat tepat dan menunjukkan komitmen nyata dalam membersihkan proses pengadaan dari praktik yang tidak sehat,” kata Mochid dengan penuh semangat. Sebelumnya, CV. Bangkit telah mengungkap keras dugaan penambahan syarat modal/keuangan ilegal yang diskriminatif oleh Pokja. Mochid bahkan sempat menyatakan kesiapan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri jika kontrak dipaksakan. “Dengan pembatalan ini, Pemkot Madi...

  Madiun, Pojok Kiri – Direktur CV. Bangkit, Mochid, menyatakan pihaknya akan segera melaporkan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam proses tender ulang pembangunan Gedung Rawat Inap Pemerintah Kota Madiun ke Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Laporan resmi tersebut akan disampaikan setelah penandatanganan kontrak proyek. Mochid menegaskan bahwa laporan yang telah disiapkan secara matang ini memuat bukti-bukti yang kuat mengenai pelanggaran prosedur tender paket kode 10130304000 Tahun Anggaran 2026 oleh Pokja Pemilihan. “Kami telah menyampaikan sanggahan tertulis pada 22 Mei 2026. Namun, pada 25 Mei 2026 Pokja justru menerbitkan Surat Nomor 027/Pokja Pemilihan/02.21/401.023/2026 yang menolak sanggahan kami dengan hanya merujuk Perwali Kota Madiun No. 53 Tahun 2021, padahal jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Perpres Pengadaan Barang/Jasa dan SE LKPP,” kata Mochid kepada Kompas, Senin (8/6/2026). Menurut Mochid, penambahan persyarat...

  Madiun, Pojok Kiri — Thariq Megah, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pada Kamis, 11 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Di tengah tekanan berat, Thariq tampak lebih sebagai korban sistem birokrasi yang terjebak perintah atasan daripada pelaku utama. Thariq Megah didampingi tim kuasa hukum tangguh yang dipimpin Mursid Mudiantoro, advokat senior yang dikenal gigih membela keadilan. Tim ini terdiri dari lima orang advokat berpengalaman. Mursid menyatakan pihaknya akan mencermati dakwaan secara mendalam sebelum menyusun strategi pembelaan. Rekam Jejak Pengacara Mursid Mudiantoro cukup banyak dan bukan pengacara biasa. Mantan aktivis Reformasi 1998 ini telah membuktikan kredibilitasnya melalui berbagai kasus besar. Ia pernah menjadi bagian tim kuasa hukum yang berhasil memenangkan Dahlan Iskan hingga vonis bebas di Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jati...

  POJOK KIRI, MADIUN / Berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Thoriq Megah, serta Rochim Rudianto telah dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Pelimpahan dilakukan setelah penyidikan dinyatakan lengkap. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, sidang perdana ketiga terdakwa dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2026. Selama proses persidangan, para terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Medaeng, Sidoarjo. Sebelumnya, mereka menjalani masa penahanan di rumah tahanan KPK. KPK memisahkan penanganan berkas perkara masing-masing terdakwa. Untuk membuktikan dakwaan di hadapan majelis hakim Tipikor Surabaya, lembaga antirasuah itu menugaskan delapan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan tersebut. Perkara ini menjadi tahap lanjutan dari proses hukum ya...

  Madiun, Pojok Kiri - Tiga kasus pencurian kendaraan bermotor telah diungkap Polres Madiun Kota, empat tersangka residivis berinisial RIS, MAG, DMF, dan DP ditangkap, beserta empat unit motor curian dan barang bukti lainnya. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto menjelaskan, Selasa (2/6/2026) pada konferensi pers di Mapolres Madiun Kota, dua dari tiga kasus bermula dari perkenalan lewat aplikasi pertemanan, dengan seluruh korban berjenis kelamin perempuan. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kelengahan korban untuk beraksi. Di Alun-Alun Barat, MAG membawa kabur motor Honda Scoopy milik kenalan baru dari aplikasi OMI dengan alasan hendak ke toilet. Sementara itu, DMF dan DP mendorong motor Honda Beat yang terparkir di teras rumah kos di Kelurahan Taman agar tidak terdengar warga. Adapun RIS mengambil motor rekannya di kafe Jalan S. Parman saat mabuk, lalu dipakai sendiri. Motif utama para pelaku adalah ingin memiliki kendaraan atau menjadikannya modal berjudi. Menurut AKBP Wiw...

Kapolres Madiun POJOK KIRI, MADIUN – Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Polres Madiun menggelar upacara pembukaan turnamen olahraga yang berlangsung meriah dan penuh semangat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, jajaran pejabat utama Polres Madiun, perwakilan instansi pemerintah, peserta pertandingan, serta tamu undangan lainnya, Selasa (2/6/2026). Turnamen olahraga ini mempertandingkan sejumlah cabang olahraga, yakni bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, dan e-sports. Khusus untuk cabang e-sports, peserta berasal dari pelajar tingkat SLTA se-Kabupaten Madiun, sementara cabang olahraga lainnya turut diikuti oleh personel Polri serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si.,  dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat sinergitas...

  Madiun, Pojok Kiri — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 2026 di Jawa Timur memasuki tahap krusial. Di tengah penerapan sistem digital, kekhawatiran terhadap potensi manipulasi titik koordinat domisili kembali mencuat dan menjadi perhatian masyarakat. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai jalur domisili masih menjadi titik paling rentan karena penentuan peluang diterima tidak hanya bergantung pada data kependudukan, tetapi juga posisi koordinat tempat tinggal calon siswa. "Jangan sampai sistem yang dibangun untuk menciptakan keadilan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencoba mengakali titik lokasi domisili. Ini yang harus diawasi secara serius," ujarnya, Selasa (2/6/2026). Menurut Sutrisno, kemajuan teknologi tidak otomatis menutup peluang terjadinya penyimpangan apabila verifikasi faktual di lapangan tidak dilakukan secara ketat. Ia meminta penyelenggara melakukan pemeriksaan acak terhadap data pendaftar yang dinilai tidak wajar, terutama ya...