Thariq Megah Hadapi Sidang Perdana: Didampingi Pengacara Senior yang Terbukti Berhasil Bebaskan Dahlan Iskan dan Menangkan Hak Korban Lapindo di MK

 


Madiun, Pojok Kiri — Thariq Megah, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pada Kamis, 11 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Di tengah tekanan berat, Thariq tampak lebih sebagai korban sistem birokrasi yang terjebak perintah atasan daripada pelaku utama.

Thariq Megah didampingi tim kuasa hukum tangguh yang dipimpin Mursid Mudiantoro, advokat senior yang dikenal gigih membela keadilan. Tim ini terdiri dari lima orang advokat berpengalaman. Mursid menyatakan pihaknya akan mencermati dakwaan secara mendalam sebelum menyusun strategi pembelaan.

Rekam Jejak Pengacara Mursid Mudiantoro cukup banyak dan bukan pengacara biasa. Mantan aktivis Reformasi 1998 ini telah membuktikan kredibilitasnya melalui berbagai kasus besar. Ia pernah menjadi bagian tim kuasa hukum yang berhasil memenangkan Dahlan Iskan hingga vonis bebas di Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Putusan MA yang menolak kasasi jaksa tersebut menjadi bukti kuat kemampuan Mursid dalam membongkar dakwaan yang dianggap lemah.

Tak hanya itu, Mursid juga sukses mengadvokasi korban Lumpur Lapindo di Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan MK, pemerintah diwajibkan menjamin pelunasan ganti rugi korban, memberikan kepastian hukum setelah bertahun-tahun korban terabaikan. Prestasi ini menunjukkan komitmennya memperjuangkan pihak yang lemah melawan kekuasaan.

Pengalaman panjang sebagai aktivis 98 yang terus memperjuangkan keadilan membuat Mursid dan timnya dipercaya Thariq Megah untuk melawan dakwaan Pasal 12C UU Tipikor tentang gratifikasi serta pasal subsider Pasal 606 KUHP.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang juga menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya Rochim Ruhdiyanto. Dugaan pemerasan fee proyek sekitar 6 persen kepada kontraktor konon berasal dari arahan level atas. Sebagai kepala dinas teknis, Thariq Megah diduga hanya menjalankan roda birokrasi di bawah tekanan struktural—posisi yang kerap membuat pejabat menengah menjadi “kambing hitam”.

Dengan sidang perdana yang semakin dekat, kehadiran tim Mursid Mudiantoro membawa harapan baru. Publik pun semakin tertarik, apakah Thariq hanyalah pelaksana yang terjebak, sementara alur perintah dari atas.

Semoga proses hukum berjalan adil, membuka tabir sebenarnya, dan memberikan keadilan bagi mereka yang mungkin hanya menjadi korban sistem. (red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya