Dinsos Madiun Pasang Stiker di 50.934 Rumah Penerima Bansos, Warga Mampu Diminta Mundur

MADIUN, Pojok Kiri – Pemerintah Kabupaten Madiun mulai membenahi data penerima bantuan sosial melalui program stikerisasi rumah tangga penerima bansos. Sebanyak 50.934 penerima bantuan sosial di wilayah tersebut menjadi sasaran program yang ditargetkan rampung pada November 2026.

Pelaksanaan program itu dikoordinasikan Dinas Sosial Kabupaten Madiun dengan melibatkan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta pendamping sosial. Persiapan teknis dibahas dalam rapat koordinasi di RM Pondok Jati, Jalan Raya Dungus, Kecamatan Wungu, Kamis (12/11/2026).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, pemasangan stiker merupakan kebijakan Bupati Madiun untuk meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki ketepatan data penerima bantuan.

Melalui kebijakan tersebut, warga yang kondisi ekonominya sudah mampu diharapkan bersedia mengundurkan diri secara sukarela apabila masih tercatat sebagai penerima bansos.

"Harapannya, mereka yang mampu dan mendapatkan bantuan, ketika rumahnya dipasang stiker tetapi tidak bersedia, secara sadar mengundurkan diri. Jika tidak bersedia dipasang, membuat surat pernyataan untuk tidak mau menerima bantuan," ujar Supriyadi.

Menurut dia, pelaksanaan stikerisasi harus dilakukan secara seragam agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat. Karena itu, petunjuk teknis diberikan kepada seluruh unsur pelaksana, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Pemkab Madiun menargetkan pemasangan stiker selesai pada November 2026. Target tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang sebelumnya dibangun melalui koordinasi Bupati dengan para camat, kepala desa, dan lurah.

Selain pemasangan stiker, pembenahan data juga diarahkan melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Supriyadi mengingatkan bahwa pendataan melalui sistem tersebut menjadi hal penting karena masyarakat yang tidak tercatat berpotensi tidak memperoleh bantuan sosial pada 2027.

"Kita harus mendahului untuk menjadi agen Perlinsos. Mari kita niati untuk memberikan hak kepada mereka yang memang berhak menerima bantuan. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat dari pendataan," katanya.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun Tarnu Ashidiq meminta seluruh pelaksana mengikuti petunjuk teknis yang telah disampaikan. Komunikasi antarlembaga, menurut dia, perlu dibangun secara terarah agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan penafsiran berbeda ketika diterapkan di lapangan.

Ia menilai, ketepatan data penerima bansos tidak hanya menyangkut persoalan administrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Ketika warga yang dinilai mampu masih menerima bantuan, sementara keluarga yang lebih membutuhkan belum terdata, kecemburuan sosial berpotensi muncul.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Madiun Anton Susilo. Ia meminta potensi gesekan di masyarakat diantisipasi sejak awal pelaksanaan stikerisasi.

Menurut Anton, pemasangan stiker perlu disertai pendekatan dan komunikasi yang baik. Tanpa sosialisasi yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan persoalan, terutama apabila terdapat perbedaan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi penerima bantuan.

"Untuk itu, mohon kita maksimalkan komunikasi secara terstruktur, bersistem, dan masif sebagai upaya bersama mendeteksi dini agar tidak muncul potensi konflik sosial di lapangan," ujarnya.

Anton menjelaskan, koordinasi di tingkat kecamatan berada di bawah kendali camat. Sementara itu, pelaksanaan di desa dan kelurahan melibatkan kepala desa, lurah, perangkat wilayah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Kesejahteraan Sosial Kecamatan (PKSK), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Keterlibatan seluruh unsur tersebut diperlukan untuk memastikan proses pendataan, pemasangan stiker, dan komunikasi dengan masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

Dinsos Kabupaten Madiun berharap program stikerisasi yang disertai pembenahan data Perlinsos Digital dapat meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sementara warga yang sudah mampu tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan.(Adv.soel)