Rekam Jejak Sigit Budiarto, Dari Kepala OPD hingga Dilantik Menjadi Sekda Kabupaten Madiun


Nama Sigit Budiarto bukan sosok baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Aparatur sipil negara kelahiran 14 Juni 1975 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dengan pengalaman birokrasi yang cukup lengkap.

Pria yang berasal dari Dusun Notopuro, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun tersebut merupakan putra seorang petani. Latar belakang itu kerap disebut membentuk karakter pekerja keras dalam perjalanan kariernya di pemerintahan.

Lulusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang ini pernah dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang kini bernama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun.

Setelah itu, ia ditugasi memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun. Saat memimpin lembaga tersebut, sejumlah terobosan dilakukan, salah satunya penerbitan Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020-2021.

Dokumen itu memuat data dan parameter pembangunan, khususnya di bidang politik, pemerintahan, serta kehidupan sosial masyarakat. Buku tersebut juga dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi visi-misi daerah sekaligus rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.

Usai menuntaskan tugas di Bakesbangpol, Sigit kembali mendapat amanah memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun.

Di instansi itu, transformasi pelayanan berbasis digital mulai diperkuat. Setelah pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dispendukcapil Kabupaten Madiun meluncurkan program “Go Digital” pada 2023.

Melalui inovasi tersebut, kinerja pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Madiun menembus peringkat tujuh terbaik di Jawa Timur dan masuk 30 besar nasional.

Sejumlah layanan yang diperkenalkan antara lain LELADI SESAMI (Keliling Melayani Administrasi Kependudukan Setiap Sabtu dan Minggu), MASMEDI (15 Menit Jadi), serta SENOPATI (Sistem Online Pelayanan Kependudukan Terintegrasi).

Selain berkiprah di birokrasi, Sigit juga tercatat terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia pernah berada di lingkungan PCNU Kabupaten Madiun serta kepengurusan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Madiun.

Kepercayaan baru kembali diberikan kepadanya pada 1 Desember 2025. Saat itu, selain menjabat Kepala Dinas Dukcapil, ia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

Puncaknya, pada 29 April 2026, Bupati Madiun Hari Wuryanto resmi melantik Sigit Budiarto sebagai Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Madiun. (Soel/Byk)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya