Pagu dan Transaksi Nyaris Sama, LSM Walidasa Soroti Sampel E-Purchasing Dinkes Ngawi

Pojok Kiri. Ngawi. — Kedekatan nilai pagu dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan nilai transaksi e-purchasing menjadi perhatian LSM Walidasa dalam penelusuran pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

Dari lima paket sampel, total pagu mencapai Rp3.455.685.000, sedangkan nilai transaksi sebesar Rp3.432.674.112. Selisihnya hanya Rp23.010.888 atau sekitar 0,67 persen.

Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan kedekatan angka tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelanggaran. Namun, pola tersebut dinilai sebagai anomali yang layak diuji, terutama dari sisi kelengkapan dokumen persiapan dan administrasi e-purchasing.

“Yang kami soroti bukan semata-mata selisih pagunya. Ketika nilai transaksi sangat dekat dengan pagu, perlu dipastikan apakah seluruh dokumen persiapan pengadaan dan dokumen pendukung transaksi tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sutrisno.

Selisih Hanya 0,03 Persen

Anomali paling tipis terlihat pada RUP 67578027 – Belanja Bahan-Bahan Kimia.

Pagu tercatat Rp1.028.640.000, sedangkan transaksi melalui INDO TEKHNOPLUS sebesar Rp1.028.304.000. Selisihnya hanya Rp336.000 atau sekitar 0,03 persen. Data transaksi tercatat masih berstatus ON PROCESS pada tahap kontrak.

“Angka tersebut bukan bukti otomatis adanya penyimpangan. Tetapi secara administratif perlu dilihat apakah dokumen yang dipersyaratkan dalam proses e-purchasing benar-benar tersedia dan lengkap,” ujarnya.

Empat Paket Lain Juga Menunjukkan Selisih Tipis

Pola serupa ditemukan pada empat paket lainnya:

RUP 67217368 – Belanja Obat-Obatan: pagu Rp250.000.000, transaksi Rp249.607.698. Selisih 0,16 persen, penyedia BERNOFARM.

RUP 67485895 – Belanja Bahan-Bahan Lainnya (P2PM) Cartridge TCM: pagu Rp1.418.545.000, transaksi Rp1.404.495.654. Selisih 0,99 persen, penyedia MEDQUEST JAYA GLOBAL.

RUP 67217333 – Belanja Obat-Obatan: pagu Rp486.650.000, transaksi Rp481.602.360. Selisih 1,04 persen, penyedia SAMPHARINDO PERDANA.

RUP 67217281 – Belanja Obat-Obatan: pagu Rp271.850.000, transaksi Rp268.664.400. Selisih 1,17 persen, penyedia TRIMAN.

Keempat transaksi tersebut tercatat COMPLETED.

Fokus pada Kelengkapan Dokumen E-Purchasing

Menurut Sutrisno, persoalan yang perlu diuji bukan apakah sistem e-katalog secara teknis dapat memproses transaksi, melainkan apakah dokumen dan tahapan administrasi yang diwajibkan telah dipenuhi sebelum transaksi dilakukan.

Sebelum berlakunya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, mekanisme e-katalog telah mengenal dokumen persiapan pengadaan. Untuk paket dengan nilai yang mensyaratkan HPS, keberadaan dan dasar penyusunannya juga perlu dipastikan sesuai regulasi yang berlaku pada saat pengadaan.

“Kalau transaksi bisa diproses oleh sistem, itu tidak otomatis berarti seluruh administrasinya sudah benar. Sistem adalah alat. Yang harus diperiksa adalah apakah dokumen persiapan, HPS apabila diwajibkan, spesifikasi, kebutuhan, dan dokumen pendukung lainnya memang tersedia,” jelasnya.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dokumen yang diwajibkan tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak dapat dibuktikan keberadaannya, kondisi tersebut menurut Walidasa dapat menjadi persoalan administrasi atau penyimpangan prosedur, yang penilaiannya menjadi kewenangan APIP atau auditor berdasarkan ketentuan yang berlaku saat transaksi dilakukan.

Tiga Paket Obat Menggunakan MAK yang Sama

Anomali lain terdapat pada tiga paket obat, yaitu RUP 67217368, 67217333, dan 67217281, yang tercatat menggunakan MAK yang sama:

1.02.02.2.01.0023.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00002

Total pagu ketiganya Rp1.008.500.000, sedangkan total transaksi mencapai Rp999.874.458, dengan selisih Rp8.625.542 atau sekitar 0,86 persen.

“Kesamaan MAK tidak otomatis berarti terjadi pemecahan paket. Demikian juga selisih tipis antara pagu dan transaksi bukan otomatis pelanggaran. Tetapi ketika beberapa indikator muncul bersamaan, data tersebut layak menjadi pintu masuk pemeriksaan,” kata Sutrisno.

Walidasa Dorong APIP Periksa Dokumen

Walidasa mendorong APIP atau auditor yang berwenang memeriksa dokumen masing-masing paket, antara lain dokumen persiapan pengadaan, HPS apabila diwajibkan, spesifikasi teknis, volume kebutuhan, dokumen pemaketan, serta seluruh rekam administrasi dan transaksi e-purchasing.

“Kalau dokumennya lengkap dan prosesnya sesuai ketentuan, tentu hasil pemeriksaan akan menjelaskan itu. Tetapi jika dokumen yang seharusnya ada ternyata tidak tersedia atau tidak dapat dibuktikan, maka harus ada penjelasan administratif,” ujar Sutrisno.

Ia menegaskan, lima paket tersebut baru merupakan sampel, sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

“Data ini bukan vonis. Ini pintu masuk pengawasan. Anomalinya terlihat dari pola nilai transaksi dan struktur paket. Apakah kemudian menjadi pelanggaran administrasi atau tidak, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan proses pengadaannya,” pungkasnya.(Red/ton)