Kabupaten Madiun Perkuat Persiapan Adipura 2026, TPS Liar Jadi Perhatian

MADIUN, POJOK KIRI — Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memperkuat persiapan menghadapi pemantauan dan penilaian Adipura 2026. Penanganan tempat pembuangan sampah (TPS) liar, peningkatan kebersihan lingkungan, serta penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi sejumlah prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi, mengatakan persiapan Adipura membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga harus didukung organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, desa, kelurahan, badan usaha milik daerah (BUMD), dan masyarakat (22/10/2026)

Koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk mempersiapkan wilayah menghadapi kedatangan tim pemantau dan penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup bersama tim Provinsi Jawa Timur. Menurut Zahrowi, jadwal pasti pemantauan di Kabupaten Madiun masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Karena itu, pembenahan lingkungan perlu dilakukan sejak dini.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan TPS liar di sejumlah titik, termasuk di sekitar jembatan, tepi jalan, dan kawasan permukiman. Camat, kepala desa, serta lurah diminta mengidentifikasi dan menindaklanjuti lokasi pembuangan sampah ilegal di wilayah masing-masing.

Zahrowi juga mendorong penguatan koordinasi dalam pengangkutan dan pengolahan sampah. Sampah yang masih memiliki nilai guna dapat disalurkan ke bank sampah atau fasilitas pengolahan yang tersedia, sedangkan tempat pemrosesan akhir (TPA) diprioritaskan untuk menampung residu.

Selain itu, pembakaran sampah harus dihindari. Pengelolaan sampah perlu dilakukan melalui pemilahan dari sumber, pengolahan sampah organik, serta daur ulang sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi.

Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Zahrowi menjelaskan, persiapan Adipura tidak semestinya berhenti setelah proses penilaian selesai. Pengelolaan sampah harus menjadi kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Madiun 2025–2029, yang mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sampah.

Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan bank sampah di tingkat desa, kelurahan, hingga dusun. Melalui pengelolaan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memilah sampah sejak dari sumbernya sehingga volume sampah yang dikirim ke TPA dapat dikurangi.

DLH juga mengajak instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat melaksanakan kegiatan bersih-bersih secara rutin. Hari Selasa didorong menjadi momentum aksi kebersihan bersama di lingkungan perkantoran, sekolah, permukiman, dan fasilitas umum.

Untuk mendukung pelaksanaan program, setiap wilayah diminta melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan pengelolaan sampah. Data tersebut diperlukan untuk menunjukkan bahwa pemilahan, pengolahan, dan upaya pengurangan sampah benar-benar berjalan.

Perkantoran dan Fasilitas Umum Menjadi Sasaran Pembenahan

Persiapan penilaian juga mencakup lingkungan perkantoran, pasar, pertokoan, jalan, taman kota, terminal, stasiun, puskesmas, sekolah, dan kawasan permukiman.

Di lingkungan perkantoran, kebersihan ruang kerja, toilet, halaman, dan saluran drainase harus diperhatikan. Setiap kantor juga didorong menyediakan tempat sampah terpilah untuk sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun (B3), disertai penandaan yang jelas.

Pengolahan sampah organik, misalnya melalui pengomposan, perlu dilaksanakan secara nyata. Adapun sampah anorganik yang masih dapat dimanfaatkan dapat dikelola melalui bank sampah.

Kebersihan sungai, saluran terbuka, dan area sekitar jembatan juga menjadi perhatian. Pemerintah wilayah diminta segera menangani titik-titik yang rawan menjadi lokasi pembuangan sampah sembarangan.

Capaian Menjadi Dasar Peningkatan Kinerja

Dalam pemaparan kepada peserta koordinasi, DLH menyampaikan bahwa Kabupaten Madiun memperoleh predikat Kabupaten/Kota Menuju Bersih pada penilaian 2025 dengan peringkat ke-14 dari 35 daerah penerima predikat tersebut.

Capaian itu menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan pada 2026. Penilaian tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi juga mencakup kebijakan dan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kinerja pengelolaan sampah.

Karena itu, tanggung jawab peningkatan kualitas lingkungan tidak hanya berada pada DLH. Seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjalankan program kebersihan dan pengurangan sampah.

DLH juga menyampaikan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Kaliabu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya tersebut perlu dilanjutkan melalui pemilahan sampah dari sumber, penguatan bank sampah, dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah.

Melalui koordinasi lintas sektor dan pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi penilaian Adipura 2026. (soel)