Defisit Rp53 Miliar APBD Kota Madiun 2027 Diharapkan Tertutup SILPA, Angka Masih Berupa Asumsi
Madiun, Pojok Kiri – Pemerintah Kota Madiun menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (28/10/2026). Angka yang diajukan masih berupa asumsi karena perhitungan dana transfer dari pemerintah pusat belum final.
Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan, penerimaan dana transfer belum ditetapkan sehingga pemerintah kota masih berpatokan pada kondisi 2026.
"Kalau dibandingkan dengan tahun ini, 2026, Jadi kami masih memprediksi sebelum ada informasi dana transfer, sehingga ini adalah asumsi proyeksi," ujarnya usai rapat.
Bagus menambahkan, gambaran yang lebih jelas, termasuk soal SILPA, baru akan terlihat saat pembahasan bersama DPRD. Defisit Rp53 miliar dalam rancangan anggaran 2027 disebut sudah tertutup oleh SILPA yang diharapkan terealisasi pada 2026.
"Defisit ini sebenarnya sudah tertutup dengan SILPA di 2026. Apakah SILPA Rp53 miliar pasti terealisasi? Insyaallah terealisasi. Dalam penganggaran ini nanti pasti akan ada perubahan," katanya.
Ia menegaskan, perubahan anggaran akan terjadi seiring masuknya saran dari anggota DPRD yang mempertimbangkan kondisi masyarakat. Pemerintah kota juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat inovasi pada potensi lokal, tetapi langkah itu membutuhkan koordinasi dan persetujuan dewan.
"Pemerintah daerah harus banyak berinovasi terhadap potensi yang ada. Potensi itu pasti kami bawa ke teman-teman DPRD karena perlu persetujuan. Kami tidak bisa mengambil sikap sendiri," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menilai seluruh angka yang disampaikan masih prediksi. Ia mengingatkan perlunya antisipasi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang belum pasti.
"Semua masih prediksi, kita belum selesai. Ini mengacu pada TKD yang turun kemarin. Kita harus antisipasi, dan ada opsi-opsi yang akan kita bahas di tahap berikutnya," kata Armaya.
Menurutnya, penurunan TKD diperkirakan tidak signifikan, tetapi banyak informasi dari pusat yang belum diterima. Ia berharap penurunannya tidak terlalu besar agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan tetap berjalan.
Soal SILPA, Armaya menyebut angkanya belum bisa dipastikan karena tahun anggaran masih berjalan hingga Desember. Ia meyakini SILPA, terutama dari kegiatan fisik, cukup besar. "Mudah-mudahan tidak terlalu signifikan terkait TKD yang akan kita terima," ujarnya.
Setelah nota keuangan, pembahasan dilanjutkan di komisi dan Badan Anggaran (Banggar) bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Banggar dan komisi kemudian melakukan sinkronisasi, lalu finalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Angka pasti pendapatan, termasuk transfer, serta alokasi belanja baru akan diketahui setelah seluruh proses itu selesai.(yah)
Komentar
Posting Komentar