BULOG Madiun Salurkan 11.951 Ton Beras SPHP, Pengawasan Distribusi Diperketat

-


MADIUN – Perum BULOG memperketat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Sebagai tindak lanjut, BULOG membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyaluran beras pemerintah.

Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Madiun, Agung Sarianto, mengatakan pengawasan distribusi menjadi bagian penting untuk memastikan program SPHP berjalan tertib dan tepat sasaran.

Dia menyebut, selama periode Maret hingga Oktober 2026, BULOG Cabang Madiun telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 11.951 ton melalui berbagai saluran distribusi.

“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran,” kata Agung.

Menurut dia, seluruh mitra penyalur didorong untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah.

Pengawasan juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK). Evaluasi dilakukan terhadap kepatuhan mitra dalam menjalankan ketentuan distribusi, harga jual, serta larangan penyalahgunaan komoditas program pemerintah.

Agung menambahkan, jajaran BULOG di wilayah kerjanya terus didorong memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi secara berjenjang. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyimpangan di setiap mata rantai distribusi.

BULOG menegaskan, penertiban dan pembenahan tata kelola distribusi merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Selain itu, BULOG menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.(Soel)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlem LKPP No. 2 Tahun 2026: Langkah Maju yang Memperkuat Tata Kelola E-Purchasing

-
Gambar
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik selama ini selalu berada di persimpangan antara efisiensi dan risiko penyimpangan. Banyak pihak menganggap e-purchasing sebagai solusi digital yang bersih, padahal praktik di lapangan menunjukkan masih terbukanya ruang pengkondisian, mark-up harga, dan kolusi di luar sistem. Dalam konteks itulah, kehadiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 perlu diapresiasi sebagai langkah substansial yang memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang kini telah dicabut. Memperketat Kewajiban, Memperkecil Celah Salah satu poin paling penting dalam Perlem 2/2026 adalah penegasan bahwa e-purchasing wajib dilakukan apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, sert...
Baca selengkapnya

Rekam Jejak Sigit Budiarto, Dari Kepala OPD hingga Dilantik Menjadi Sekda Kabupaten Madiun

-
Gambar
Nama Sigit Budiarto bukan sosok baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Aparatur sipil negara kelahiran 14 Juni 1975 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dengan pengalaman birokrasi yang cukup lengkap. Pria yang berasal dari Dusun Notopuro, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun tersebut merupakan putra seorang petani. Latar belakang itu kerap disebut membentuk karakter pekerja keras dalam perjalanan kariernya di pemerintahan. Lulusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang ini pernah dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang kini bernama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun. Setelah itu, ia ditugasi memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun. Saat memimpin lembaga tersebut, sejumlah terobosan dilakukan, salah satunya penerbitan Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020-2021. Dokumen ...
Baca selengkapnya

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

-
Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya