Tekan Stunting, Dinkes Kota Madiun Launching Aplikasi Kuda Lumping

 


Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka percepatan penurunan stunting Kota Madiun, Dinas Kesehatan melaunching aplikasi "Kuda Lumping" (Kuatkan Pendampingan Balita Tumbuh Kembang Tanpa Stunting) yang digelar di Bima Ballroom, Hotel Aston pada Senin (15/07/2024).



Kepala Dinas Kesehatan dan BKKBN Kota Madiun, Denik Wuryani mengatakan aplikasi Kuda Lumping mempermudah untuk melakukan intervensi dengan cepat dan mudah.


" Aplikasi Kuda Lumping memotret secara riil semua balita, sehingga kita lebih cepat dan mudah intervensi kepada anak stunting atau yang berisiko stunting, yang saat ini di Kota Madiun terdapat 4,6 persen atau kurang lebih 300 an anak stunting " Jelas Denik Wuryani.


Sementara itu, Penjabat Walikota Madiun, Eddy Supriyanto menyambut baik inovasi dari Dinas Kesehatan atas Aplikasi Kuda Lumping.


" Ini merupakan inovasi aplikasi dari dinas kesehatan untuk para pendamping dalam rangka untuk lebih intensif mendampingi balita yang mengalami stunting, sehingga data perubahan dapat diketahui oleh para pendamping, dan setiap kelurahan memiliki aplikasi Kuda Lumping " Terang Eddy Suriyanto.


Lebih lanjut, PJ Walikota Madiun menjelaskan, stunting saat ini menjadi perhatian, dengan aplikasi Kuda Lumping dapat menekan stunting lebih cepat.


" Stunting menjadi perhatian Pemerintah pusat hingga daerah, untuk bisa memantau perkembangan anak, stunting itu fluktuatif sehingga aplikasi ini dapat membantu kita setiap saat untuk menekan stunting lebih cepat " Pungkasnya. (yah)




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya