Melalui PAW, Widodo Ponco Putra Resmi Diambil Sumpahnya dan Dilantik Menjadi Anggota DPRD Kota Madiun

Madiun, Pojok Kiri - Pada akhirnya Widodo Ponco Putra dilantik menjadi anggota DPRD kota Madiun melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) pada tanggal 20 Pebruari 2024 digedung Paripurna DPRD kota Madiun.


Posisinya menggantikan kursi kosong yang sempat ditinggalkan oleh Dwi Djatmiko Agung Subroto atau lebih akrab disebut Koko Patihan setelah resmi mengundurkan diri sebagai anggota dewan lantaran pindah partai pada bulan Oktober 2023 lalu.


Ketua DPRD kota Madiun mengatakan bahwa berdasarkan keputusan gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa), "Kami melakukan  pengambilan sumpah PAW Widodo Ponco putra yang menggantikan Dwi Djatmiko Agung Subroto," kata Andi Raya BWS.


Andi Raya menambahkan "Widodo Ponco putra akan melanjutkan tugas Dwi Djatmiko Agung Subroto untuk sisa masa jabatan anggota DPRD kota Madiun hingga 24 Agustus," imbuhnya.



Sementara itu Widodo Ponco putra saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya akan segera menyesuaikan diri dengan yang sudah ada dan meneruskan pekerjaan yang sudah berjalan, "saya akan segera menyelesaikan diri dan melakukan dan membantu apa yang. Sudah menjadi tugas sebagai anggota DPRD." ungkapnya.


Selanjutnya Widodo Ponco putra juga menambahkan bahwa tugas yang ada ini tidak hanya terpusat di tengah kota saja dan saya disini juga membawa misi juga bahwasanya untuk wilayah pinggiran kota juga harus kita perhatikan.


"Pada dasarnya pembangunan tidak terpusat di tengah kota saja dan disini saya juga membawa misi untuk mengembangkan wilayah pinggiran kota," ujarnya.


Hingga proses pelantikan dan pengambilan sumpah selesai semua berjalan lancar tidak ada permasalahan sedikitpun . diharapkan kedepannya apa. Yang sudah menjadi tanggung jawab anggota DPRD yang dilantik bisa menjalankan tugasnya. (Unk Adv)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya