Polsek Geneng Pendampingan Regsosek Tahun 2022 di Desa Tambakromo

Ngawi, Pojok Kiri - Dalam membantu pemerintah membangun sistem dan basis data seluruh penduduk ditingkat desa, Polsek Padas Polres Ngawi melakukan pendampingan petugas pendataan awal pelaksanaan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 di Desa Tambakromo.

Pendampingan pelaksanaan pendataan awal Reksosek 2022 tersebut dilaksanakan pada Selasa, 25 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB di rumah Sunardi RT 02 RW 02 Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng,  Kabupaten Ngawi.


Dikonfirmasi terkait kegiatan tersebut, Kapolsek Geneng Polres Ngawi AKP M Farid Suharta, S.H. membenarkan bahwa, Bhabinkamtibmas Desa Tambakromo Aipda Aris Susanto, S.H, bersama Bhabinsa Desa Tambakromo Serda Mardiono dan Ketua RT 02 Rw 02 Tambakromo 2 Aryo melakukan pendamping kepada petugas pendataan awal Reksosek tahun 2022 di Desa Tambakromo.



"Dalam pendataan Resosek tersebut perugas mencatat data profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan," terang Farid, Selasa (25/10/22).


Menurut Farid, kegiatan ini dilaksanakannya dengan maksud untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah Kecamatan Geneng, sehingga tercipta situasi aman dan kondusif.


"Dengan dilaksanakannya pendampingan ini, kami berharap, terjalin kemitraan antara aparat Kepolisian Sektor Padas dengan Petugas Regsosek tahun 2022 Desa Tambakromo serta warga masyarakat dalam pelaksanaan pendataan awal Regsosek Tahun 2022," terang Farid.


Ferdy Raspiantori

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya