Bhatarling Polsek Kwadungan, Ajak Petani Desa Mojomanis Menuju Pertanian Ramah Lingkungan

Ngawi, Pojok Kiri - Dalam upaya membantu masyarakat dibidang pertanian, Bhayangkara Pendamping Penjagaan Pertanian Ramah Lingkungan (Bhatarling) Polsek Kwadungan Polres Ngawi bersama instansi terkait melakukan sosialisasi pertanian ramah lingkungan di wilayah Kecamatan Kwadungan.

Seperti yang dilakukan oleh Babinkamtibmas Mojomanis Polsek Kwadungan bersama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kwadungan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mojomanis melaksanakan sosialisasi tentang pertanian organik ramah lingkungan Ketua kelompok Tani Wiryo dan para petani Desa Mojomanis.


Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Kwadungan AKP Sunarijati, S.H. membenarkan bahwa pada Rabu, 28 September 2022 pukul 08.00 WIB Bhabinkamtibmas Desa Mojomanis melaksanakan kegiatan Bhatarling di area persawahan Desa Mojomanis, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi.


"Dalam kegiatan Bhatarling tersebut, kita memberikan pemahaman kepada para petani tentang manfaat penggunaan pupuk organik dalam mendukung program pertanian ramah lingkungan sehingga para petani tidak lagi bergantung pada pupuk kimia," ujar Sunarijati, Rabu (28/9/22).



Selain itu, Sunarijati menyebut bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan arahan dan petunjuk Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendorong para petani dalam meningkatkan swasembada pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan.


"Bhatarling merupakan salah satu program unggulan Kapolres Ngawi Polda Jatim AKBP Dwiasi Wiyatputera, dan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam berpartisipasi mensukseskan swasembada beras dan pangan di Kabupaten Ngawi," ungkap Sunarijati.


Lebih lanjut, Sunarijati menambahkan, kegiatan Bhatarling tersebut dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dalam menjalin kemitraan Polri dengan  masyarakat Desa Mojomanis untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah Kecamatan Kwadungan.


Penulis : Ferdy Raspiantori 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya