Wadir Binmas Polda Jatim Beri Asistensi Optimalisasi Tugas Bhabinkamtibmas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 di Polres Ngawi

Ngawi, Pojok Kiri - Wadir Binmas Polda Jatim AKBP Kamal Bachtiar, S.I.K. didampingi Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Winaya, S.I.K., M.H. pada Selasa 16 November 2021, memberikan atensi kepada anggota Satbinmas.


Atensi tersebut dilaksanakan saat gelar apel Bhabinkamtibmas pada pukul 08.30 WIB di halaman Mapolres Ngawi Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 10, Kluncing, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi.


Dalam apel tersebut, AKBP Kamal Bachtiar, S.I.K. saat didampingi AKBP I Wayan Winaya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para Bhabinkamtibmas Polres Ngawi yang telah hadir dalam giat apel tersebut.


Dalam kesempatan tersebut AKBP Kamal Bachtiar juga menghimbau agar waspada dan antisipasi Covid-19 gelombang ke 3 serta tetap memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19.



Selain itu AKBP Kamal Bachtiar juga meminta agar anggota Bhabinkamtibmas Polres Ngawi berlomba dalam inovasi tugas namun kesehatan keluarga tetap harus dijaga serta harus tetap menjalankan aplikasi BOS V2  demi pelaksanaan tugas.


Apel Bhabinkamtibmas tersebut diikuti oleh 233 personil gabungan yang terdiri dari 16 Kanit Binmas Jajaran Polres Ngawi, 210 Bhabinkamtibmas Polres Ngawi dan 7 Polmas Polsek Jajaran Polres Ngawi.


Usai apel, acara dilanjutkan dengan tatap muka di gedung Parama Satwika Polres Ngawi guna evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas guna mengawal masyarakat Jawa Timur dari masa pandemi menuju endemi Covid-19.


Ditemui usai memimpin apel, AKBP Kamal Bachtiar kepada Pojok Kiri mengatakan, Apel Bhabinkamtibmas tersebut digelar dalam rangka optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas dalam situasi pandemi Covid-19. (Day)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya