Sosialisasi Humanis PPKM Level 3, Polsek Padas Gugah Kesadaran Masyarakat

Ngawi, Pojok Kiri - Jajaran Kepolisian Sektor Padas, Resor Ngawi gelar operasi yustisi sosialisasi himbauan pelaksanaan PPKM level 3 Corona Virus Disease kepada para pedagang dan pembeli di pasar Kedungprahu.


Operasi yustisi yang digelar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 mulai pukul 07.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Padas AKP Juwahir didampingi Kanit Reskrim dan anggota jajaran Polsek Padas.


Ditemui di ruang kerjanya, Kapolsek Padas AKP Juwahir kepada Pojok Kiri mengatakan, operasi yustisi tersebut digelar mendasar pada Instruksi Mendagri No. 22 tahun 2021, Keputusan Gubernur Jatim No. 188/7/KPTS/013/2021 dan Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor : 065/08.35/404.011/2021 tentang PPKM level 3 Corona Virus Disease di wilayah Jawa dan Bali.



"Waktu pelaksanaan operasi yustisi mulai sejak tanggal 21 September 2021 sampai 04 Oktober 2021 dan terus diperpanjang hingga kini," ujar AKP Juwahir saat ditemui Pojok Kiri usai memimpin operasi yustisi, Kamis (28/10/2021).


Dalam operasi yustisi kali ini, AKP Juwahir bersama anggotanya memberikan himbauan dan sosialisasi tentang pelaksanaan PPKM level 3 dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polsek Padas.


"Operasi yustisi hari ini, kita memberikan himbauan kepada 1 pedagang dan teguran kepada 4 orang pengunjung yang tidak patuhi prokes secara humanis serta membagikan masker kepada warga," jelas AKP Juwahir.



Selain sosialisasi kesadaran masyarakat tentang penerapan PPKM level 3 sebagai upaya pencegahan Covid-19, dalam operasi yustisi tersebut Polsek Padas juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar memahami akan pentingnya mengikuti vaksinasi. (Day)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya