Polres Ngawi Gelar Evaluasi Pelaksanaan Gerai Vaksin Presisi

Ngawi, Pojok Kiri - Kepala Kepolisian Resort Ngawi AKBP I Wayan Winaya, S.I.K., M.H. pimpinan Rakor Pelaksanaan Gerai Vaksin Presisi di Aula Rupatama Parama Satwika Polres Ngawi, Selasa (29/6/2021).


Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerai Vaksin Presisi Polres Ngawi yang dilaksanakan pada pukul 13.15 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB diikuti oleh Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Winaya, Perwakilan Dinkes Ngawi dr. Endah, Kepala Cabang Bank BRI Ngawi, Perwakilan Bank Jatim Cabang Ngawi, Perwakilan BPBD Kabupaten Ngawi, Perwakilan Dinsos Kabupaten Ngawi, Pejabat Utama (PJU) Polres Ngawi dan Kapolsek Ngawi.


Dalam paparannya AKBP I Wayan Winaya menyebutkan, Kegiatan tersebut dilaksanakan mendasar Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor: STR/719/VI/OPS.2/2021 tanggal 27 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Gerai Vaksin Presisi Dalam Percepatan Vaksinasi Nasional.



Dalam giat gerai Vaksin tersebut AKBP I Wayan Winaya mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan sinergitas tenaga Vaksinator dari Polri, TNI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.


Adapun sasaran Vaksin untuk Kabupaten Ngawi menurut AKBP I Wayan Winaya adalah sejumlah 2649 Dosis Vaksin yang terdiri dari Polri 530 orang, TNI 530 orang dan Dinas Kesehatan 1.589 orang.


"Selanjutnya pada hari Rabu, 30 Juni 2021 Gerai Vaksin Polres Ngawi akan melaksanakan giat Vaksinasi di Tribun Lap Sepak Bola Alun - alun Kabupaten Ngawi dengan jumlah sasaran 100 orang," tutur Alumnus AKPOL tahun 2001 ini.



Lebih lanjut, AKBP I Wayan Winaya berpesan kepada Kasat Intel Polres Ngawi AKP Marwanto selaku Kepala Gerai Vaksin Polres Ngawi, dan Kapolsek Ngawi AKP Khristanto Widhy Nugroho untuk selanjutnya berkoordinasi sebaik baiknya dengan Dinas dan Instansi terkait. (Day)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya