Antisipasi Penyebaran Covid-19, Polsek Paron Pasang Spanduk Himbauan Larangan Mudik di Ponpes Arba'i Qohhar

Ngawi, Pojok Kiri - Terkait himbauan Pemerintah tentang larangan mudik agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 di kampung halaman, Personil Polsek Paron melakukan pemasangan spanduk himbauan larangan mudik.


Pemasangan spanduk himbauan larangan mudik dilakukan oleh Kanit Binmas Polsek Paron IPDA Heri Riyanto bersama 4 orang Anggota Polsek Paron di Ponpes Arba'i Qohhar Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Sabtu (24/4/2021).


Saat dikonfirmasi, Kapolsek Paron AKP Suyitno kepada Pojok Kiri mengatakan, pemasangan spanduk tersebut bertujuan untuk mengantispasi warga yang akan melakukan pulang kampung merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021 di saat pandemic Covid-19.



Lebih lanjut, AKP Suyitno menyampaikan, potensi penyebaran Covid-19 saat mudik sangat besar, oleh sebab itu pemerintah memberikan intruksi larangan mudik lebaran, guna mendukung intruksi tersebut himbauan himbauan melalui spanduk dilakukan agar masyarakat dapat mematuhinya.


"Selain himbaun larangan mudik dengan media spanduk, kita juga bekerjasama dengan aparat setempat melakukan giat sosialisasi himbauan Kamtibmas, Protokol Kesehatan Hingga Larangan Mudik di berbagai tempat di kecamatan Paron yang berpotensi mudik," ujar AKP Suyitno


Tidak hanya itu, terkait antisipasi penyebaran Covid-19, menurut AKP Suyitno, Polsek Paron juga memberikan himbauan melalui ketua RT agar warganya tidak melakukan mudik lebaran dan menunda pulang kampung karena situasi pandemic Covid-19 masih berlangsung. (Day)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya