Karena Miras, Warga Tempuran "Goyangin Tetangga" Berujung Penjara

Ngawi, Pojok Kiri - SPC (29) warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi diamankan Satreskrim Polres Ngawi karena perbuatan yang tidak senonoh telah berusaha mensetubuhi RR (27) yang tinggal satu kampung dengannya.


Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP I Gusti Agung Ananta Pratama dihadapan awak media saat menggelar konferensi pers di depan lobi Polres Ngawi, Rabu (17/02/2021).


Menurut AKP I Gusti Agung Ananta Pratama, pada hari Selasa, 16 Februari 2021 pukul 02.00 WIB, saat korban RR sedang tidur sendirian di kamarnya, pelaku tiba-tiba sudah  berada di dalam kamar korban dalam keadaan mabuk. Ditangannya, pelaku SPC membawa sepotong tongkat kayu yang digunakan pelaku untuk mengancam korban.


"Nek bengok tak pateni (kalau teriak saya bunuh), ancam pelaku SPC kepada korban. Selanjutnya pelaku naik ke atas ranjang dan tangan pelaku mencekik leher dan membekap mulut korban," ujar AKP I Gusti Agung Ananta Pratama seraya menirukan kata-kata pelaku.



Pada saat itu, terang AKP I Gusti Agung Ananta Pratama, pelaku kemudian membuka celana korban dan pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, namun karena alat kelamin pelaku sering lemas kemudian pelaku menggunakan jarinya dan dimasukkan ke alat kelamin korban.


"Pelaku melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang. Mulai pukul 02.00 WIB hingga pukul pukul 05.30 WIB. Pelaku melakukannya sebanyak 4 kali," terang AKP I Gusti Agung Ananta Pratama.


Akhirnya, lanjut AKP I Gusti Agung Ananta Pratama, pada pukul 05.30 WIB korban berteriak minta tolong sehingga datang tetangga menolong korban. Atas kejadian tersebut korban didampingi keluarga datang melapor ke Polsek Paron.


Penulis  : Ferdy Raspiantori

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya