Dalam Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19 Di Pondok Pondok Pesantren, Kapolres Ngawi Anjangsana Ke Gontor Putri 1, Mantingan

Ngawi, Pojok Kiri - Kepala Kepolisian Resort Ngawi, AKBP I Wayan Winaya, S.I.K., M.H. didampingi Kasat Binmas Polres Ngawi, AKP Widodo, S.H. dan Kapolsek Mantingan AKP Tulus Adhi Sanyoto, S.H., M.H. berkunjung ke Pondok Pesantren Gontor Putri 1 di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Senin (04/01/2021).


Kedatang AKBP I Wayan Winaya beserta rombongan disambut langsung oleh Direktur KMI Pondok Gontor Putri 1 Al Ustadz DR. H. Fairus Subakir, M.A. dan Mantan Dubes Azerbaijan Prof. Husnan Bey Fanani.


Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (05/01/2021), AKBP I Wayan Winaya mengatakan, dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di pondok-pondok pesantren yang berada di wilayah hukumnya, Polres Ngawi melakukan beberapa strategi salah satunya dengan melakukan kunjungan ke Pondok-pondok pesantren oleh para Kapolsek bersama gugus tugas tingkat kecamatan di wilayahnya masing-masing.



"Sedangkan, Kami bersama PJU Polres Ngawi melakukan kunjungan dan anjangsana ke Pondok-pondok pesantren yang besar, salah satunya kami lakukan kemarin, yaitu ke Gontor, Putri 1 di Mantingan" ujar AKBP I Wayan Winaya.


Lebih lanjut, AKBP I Wayan Winaya menjelaskan, di Pondok Pesantren Gontor Putri 1, rombongan Kapolres menyampaikan dua hal yaitu himbauan Kamtibmas dan tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polres Ngawi.


Pada kesempatan tersebut AKBP I Wayan Winaya didampingi Pengasuh Pondok Pesantren Gontor Putri 1 berkeliling di seputar pondok untuk mengenal lebih dekat lingkungan di dalam Pondok.


Penulis  : Ferdy Raspiantori

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya