DICKY : PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DI AREA BLACK SPOT MINIMALISIR ANGKA KECELAKAAN



DICKY : PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DI AREA BLACK SPOT MINIMALISIR ANGKA KECELAKAAN



Ngawi Pojok Kiri - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ngawi melalui bidang Penerangan Jalan Umum membangun penerangan di beberapa titik, meliputi titik sentral dan black spot.Anggaran Tahun 2020 hanya mampu mengalokasikan sebanyak 208 titik disebabkan rasionalisasi anggaran gara gara dampak wabah covid 19.


Area sentral yang meliputi pasar, sekolah, perkantoran, tempat ibadah dan wisata tak luput dari perhatian serius dinas ini.


" Anggaran yang terbatas  hanya mampu membangun 208 titik dari target 2000,harus kita pahami sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19 " Ujar Widya Dicky Hariyono ST,MM Kepala bidang PJU


Lebih lanjut Dicky mengatakan selain pembangunan juga efisiensi anggaran untuk penerangan jalan menggunakan lampu LED.Optimalisasi kinerja penerangan jalan umum (PJU) melalui lampu LED atau penggunaan lampu konvensional untuk penerang jalan bisa menghemat energi dan terbukti juga mengurangi biaya anggaran.


Banyaknya Komplain dari masyarakat karena banyaknya angka kecelakaan untuk area black spot atau rawan kecelakaan di area jalan provinsi membuat Dinas DPUPR ambil tindakan.


" Kita sudah menyurati dan koordinasi dengan balai transportasi di surabaya perihal itu,masyarakat kan tahunya segera dibangun atau diperbaiki lampu penerangan jalan yang rusak " Katanya.


" Dengan segera dibangun ataupun diperbaiki penerangan jalan bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat berkendara di malam hari dan meminimalisir terjadi kecelakaan " terang dicky.( BAMS )

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya