TEKAD BULAT MACUNG SEBAGAI BACALON WAKIL BUPATI KABUPATEN NGAWI,ANTOK RESMI MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA DEWAN DAN KETUA DPRD


TEKAD BULAT MACUNG SEBAGAI BACALON WAKIL BUPATI KABUPATEN NGAWI,ANTOK RESMI MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA DEWAN DAN KETUA DPRD

Ngawi, Pojok Kiri - Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi berjalan dengan lancar dengan agenda pengunduran diri Ketua DPRD Dwi Rianto Jatmiko yang merupakan salah satu syarat untuk  pendaftaran Bakal Calon Pemilihan Kepala Daerah mendampingi Ony Anwar di perhelatan pilkada 2020.(Rabu,02/09/2020)

Paripurna yang dihadiri semua anggota dewan, Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopimda dan sejumlah undangan dari intern Pengusung partai politik.

" Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kabupaten Ngawi selama ini dipercaya sebagai anggota dewan dan ketua ,dengan paripurna ini, hari ini  saya resmi mengundurkan diri dan tidak lagi menjabat di wakil dewan " Ujarnya

Rapat paripurna tentang pemberhentian ketua DPRD tersebut seluruh anggota dewan yang hadir telah menyetujui pengunduran diri Dwi Rianto Jatmiko.

Lebih lanjut Dwi rianto Jatmiko menuturkan, untuk pergantiannya akan dibahas setelah di bulan desember,dan saat ini konsen di pilkada ke depan." Kekosongan ketua dan PAW Anggota Dewan sampai pilkada selesai,doakan bisa mengabdi lagi kepada masyarakat menjadi wakil bupati,yang terpenting saat ini memenangkan pilkada kabupaten Ngawi 2020 " Ungkapnya.(BAMS)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya