USAI DIGREBEG POLDA JATIM, IN LOUNGE KARAOKE DISEGEL SATPOL PP KOTA MADIUN


Madiun, Pojok Kiri - Pasca ditetapkan tersangka, Yuniar Agung Purwantoro (46) warga Jalan Borobudur, Kota Madiun oleh Ditreskrimum Polda Jatim, dalam perkara tindak pidana asusila atau perdagangan manusia yang dilakukan di In Lounge  pub & karaoke, kini giliran Satpol PP Kota Madiun menyegel izin operasi cafe tersebut, pada Senin siang (21/09/2020).

Cafe In Lounge yang diduga menyediakan bisnis esek - esek disegel izin operasinya oleh Satpol PP Kota Madiun, sebanyak 5 kamar yang berada di lantai 2 tak luput dari penyegelan.


Tuntutan untuk menutup cafe yang bermasalah beberapa hari lalu, menarik perhatian banyak pihak, diantaranya MUI Kota Madiun, FKUB ( Forum Kerukunan Umat Beragama) serta tokoh masyarakat.


Kasatpol PP Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono memimpin langsung penyegelan cafe In Lounge ini menjelaskan Cafe In Longue telah melanggar Peraturan Daerah Kota Madiun No 41 Tahun 2018.


" Cafe In Lounge telah melanggar tentang penataan dan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi, ini terkait dengan kejadian penggerebekan oleh Polda Jatim dan telah ditetapkan tersangka berkaitan dengan penyalahgunaan usaha, usaha ini awalnya dari perorangan menuju ke PT, sehingga masih dalam masa transisi, dan prosesnya tentu kita hentikan " Jelas Sunardi Nurcahyono.

Terkait pemberhentian sementara atau seterusnya, akan ada tim yang akan melakukan kajian sesuai aturan yang ada, dan instruksi Walikota Madiun izin operasinya harus dihentikan.


Kasatpol PP Kota Madiun, menghimbau untuk Tempat Hiburan Malam (THM) yang lain untuk mematuhi aturan yang ada.


" Untuk THM yang lain, kami menghimbau semua THM harus mematuhi aturan yang ada dan tidak menyalahgunakan izin yang telah diberikan, jika izinnya tidak lengkap, untuk segera dilengkapi " Tuturnya (yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya