Polres Ngawi Salurkan 597 Paket Bantuan Dari Kemenparekraf RI

Ngawi, Pojok Kiri - Sebanyak 597 paket bantuan bahan pokok dan lauk pauk siap saji disalurkan oleh Polres Ngawi kepada para pelaku  Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Ngawi yang terdampak Covid-19, Jum'at (29/05/2020).

Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI yang secara simbolis diterima oleh perwakilan petugas Babinkamtibmas yang akan diantarkan langsung ke rumah masing masing para penerima bantuan.

"Jadi, kami dari Polres Ngawi sudah menerima data dari Dinas Pariwisata, siapa siapa saja yang berhak menerima bantuan ini. Nanti teknisnya, masing-masing Babinkamtibmas, tentunya didampingi petugas dari Dinas Pariwisata, akan menyerahkannya dengan cara door to door," kata Kapolres ngawi, sesaat sebelum melepas keberangkatan petugas pengantar bantuan di halaman Polres Ngawi.


Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, kabupaten Ngawi, Rudi Sulisdiana menerangkan, pihaknya bekerjasama dengan Polres Ngawi dalam pelaksanaan pembagian bantuan dari Kemenparekraf RI ini untuk menghindari kerumunan yang mungkin akan terjadi.

"Bantuan dari Kemenparekraf sebanyak 597 paket ini akan diberikan kepada para karyawan objek wisata, karyawan perhotelan, karyawan restoran dan pedagang kaki lima yang mendukung pariwisata ini termasuk juga unsur lainnya seperti pengusaha travel biro dan sebagainya yang terdampak Covid-19," tandas Rudi Sulisdiana.

Jurnalis   : Ferdy Raspiantori

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya