DESA KEBONAGUNG BAGIKAN 2.500 MASKER GRATIS, WARGA DIMINTA PATUH TERHADAP HIMBAUAN PEMERINTAH


Madiun, Pojok Kiri. - Peduli covid 19, desa Kebonagung kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun bagikan 2.500 masker gratis kepada masyarakat untuk menyikapi kondisi terkini terkait virus corona atau covid 19.

Kepala desa Kebonagung H.Sunjoto mengatakan aksi ini merupakan wujud kepedulian pemerintah desa dalam menjaga kesehatan masyarakat desa guna membantu pencegahan serta penyebaran virus corona di desa ini.

Dijelaskan kegiatan ini secara tidak langsung dapat dijadikan contoh dan motivasi bagi desa desa lain, dalam partisipasi pencegahan virus Corona di desa ini.

Selain itu kata  H. Sunjoto setiap jam 8 Pemerintah Desa di wajibkan melaporkan kegiatan adaya warga yang datang dari luar kota, luar negeri  dan sebagainya, hal tersebut guna pencegahan penularan virus Corona.

Pembagian masker itu sendiri bertempat di balai desa Kebonagung yang di serahkan langsung oleh  H. Sunjoto melalui perwakilan seluruh RT setempat dan di saksikan oleh Babin Kamtibmas untuk di salurankan kepada seluruh masyarakat desa Kebonagung.

H.Sunjoto juga mengajak masyarakat desa untuk bersama-sama mencegah adanya penularan virus Corona, selai itu Kades Kebonagung juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada dan juga warga dihimbau untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan gerakan hidup sehat dengan selalu cuci tangan,jaga jarak, hindari keramaian, konsumsi makanan bergizi dan gunakan masker setiap keluar rumah.

Dalam pembagian masker kepada warga desa,  Pemdes Kebonagung telah  membagikan 2500 masker untuk masyarakat.

"Pemdes sudah menyalurkan 2500 masker kami menghimbau kepada masyarakat desa Kebonagung agar senantiasa patuh terhadap himbauan pemerintah” kata Kades Kebonagung, H. Sunjoto.(etk)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya