Satu Tahun Berjalan Sejak Diresmikan, Masjid Lintang Songo Bocor Dan Tergenang Air di Waktu Hujan

Ngawi, Pojok Kiri - Sejak awal diserahterimakannya Masjid Lintang Songo dari Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi, Selasa (24/03/19), mengalami kebocoran yang cukup parah sejak selesai pembangunan Masjid Lintang Songo.

Hal ini disampaikan oleh Takmir Masjid Lintang Songo, Muhadi sehari setelah pelaksanaan Sholat Jum'at perdana yang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama bersama Takmir dan warga Nahdliyin di masjid kebanggaan Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi, Sabtu (25/01/2020).

Menurut Muhadi, kebocoran tersebut terjadi baik di bagian dalam hingga beberapa di bagian luar Masjid yang berdiri diatas tanah hasil wakaf warga NU Kabupaten Ngawi untuk Central NU Kabupaten Ngawi dan pelaksanaan  pembangunannya mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.


"Tiap kali terjadi hujan pasti saja hampir di semua bagian Masjid mengalami kebocoran, kebocoran yang paling parah ada di bagian dalam masjid hingga di sudut-sudut bagian luar Masjid," ujar Muhadi sembari berusaha mengeringkan bagian dalam Masjid yang tergenang air, Sabtu (25/01/2020).

Sangatlah disayangkan, Masjid yang merupakan salah satu ikon Kabupaten Ngawi yang berada di jalan Ir. Soekarno (ring road barat), tepatnya di Dusun Beran 2, Desa Beran, Kecamatan dan Kabupaten Ngawi, ini selalu saja tergenang air di bagian dalam hingga sudut-sudut luar Masjid setiap kali hujan lebat mengguyur Wilayah tersebut.

Kini Muhadi hanya bisa berharap pada semua pihak agar apa yang terjadi di Masjid Lintang Songo ini segera dapat teratasi, demi kelancaran bersama dalam menjalankan Ibadah bagi kaum Muslim khususnya di Central NU Ngawi. (day)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya