Memasuki Tahun 2020, Bupati Ngawi Resmikan Tiga Fasilitas Umum

Ngawi, Pojok Kiri - Detik detik malam pergantian tahun 2019 menuju tahun 2020, di Kabupaten Ngawi ditandai dengan penandatanganan tiga buah batu prasasti oleh Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono di alun alun Merdeka Ngawi, Selasa (31/12/19).

Pada malam pergantian tahun 2019 menuju tahun 2020 Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono, menandatangani tiga batu prasasti sebagai tanda telah diresmikannya tugu Ngawi 0 KM (Nol Kilo Meter), Gedung Perpustakaan dan Pos Induk Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi.

Penandatanganan tersebut di saksikan oleh Forkopimda Kabupaten Ngawi dan ratusan warga masyarakat yang datang dari berbagai pelosok wilayah di Kabupaten Ngawi yang ingin merayakan pergantian tahun di alun alun Merdeka Ngawi.


Usai penandatanganan prasasti dan menyanyikan beberapa lagu, Bupati Ngawi bersama rombongan kemudian berjalan kaki menuju tugu Ngawi 0 KM, sambil selfie atau foto bareng dengan masyarakat yang berpapasan di sepanjang perjalanan menuju tugu 0 KM yang terletak di simpang empat dekat Kodim 0805 Ngawi.

Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono berharap pergantian tahun 2019 menuju tahun 2020 ini dapat menjadi momentum peningkatan pembangunan yang berkelanjutan di akhir era kepemimpinannya.

Memasuki tahun 2020, Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat Ngawi agar bersama sama menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Ngawi menjadi lebih sempurna lagi dari tahun ke tahun. (day)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya