BPJS KESEHATAN SOSIALISASIKAN INSIDEN UNTUK PASIEN KECELAKAAN LALU LINTAS

Madiun, Pojok Kiri - BPJS Kesehatan lakukan sosialisasi aplikasi INSIDEN (Integrated System for Traffic Accident). Sebagai perwujudan percepatan birokrasi penjaminan korban kecelakaan lalu lintas di I-Club pada Kamis (27/06/19).

Dalam sosialisasi aplikasi INSIDEN yang telah ada sejak Maret 2018 ini, BPJS Kesehatan bersinergi dengan PT Jasa Raharja mengundang perwakilan dari 23 rumah sakit se karesidenan madiun yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun.

Sosialisasi ini bertujuan mengurangi dampak dan kematian terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sehingga pelayanan kesehatan tidak boleh ditunda akibat adanya kendala biaya atau penjaminan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Sesuai dengan amanah undang-undang, penjaminan korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja Persero sebagai penjamin pertama dan BPJS-Kesehatan sebagai penjamin kedua.


Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun, Tarmuji mengatakan program INSIDEN ini terkait prosedur administrasi di rumah sakit.

" Program ini adalah untuk melakukan administrasi terkait prosedur pelayanan di rumah sakit sehingga pasien tidak perlu repot untuk berulangkali mengurus surat, dan pasien bisa ditangani dengan cepat, dalam artian BPJS Kesehatan akan melanjutkan pencoveran kecelakaan setelah korban kecelakaan tercover dari jasa raharja habis " jelas Tarmuji.

Hal senada diungkapkan Lina Sagita, PJ Pelayanan Jasa Raharja  mengatakan aplikasi ini adalah untuk memangkas sistem.

" Aplikasi ini untuk memangkas sistem yang biasanya manual saat ini dapat di akses melalui aplikasi yang semuanya telah terintegrasi " terang Lina Sagita. (Yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya