Ketua PCNU Ngawi Apresiasi Kinerja POLRI Dalam Pengamanan Aksi Gerakan Massa di Jakarta


 
Ngawi, Pojok Kiri.- Bertempat di kediaman Ketua PCNU Ngawi di Pondok Pesantren Temulus, Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, KH. Ahmad Ulinnuha Rozy kepada Pojok Kiri menyampaikan Apresiasi yang tinggi tingginya atas kinerja TNI dan POLRI dalam pengamanan aksi pengerahan massa di Jakarta tanggl 22 Mei 2019 lalu, Minggu (26/7/19).

KH. Ahmad Ulinnuha Rozy yang juga dikenal sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Temulus menyampaikan tiga hal dalam pernyataan sikapnya terkait penyampaian aspirasi oleh gerakan massa yang mengatas namakan kedaulatan rakyat di Jakarta beberapa hari lalu.

"Saya bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas penyampaian aspirasi yang sesungguhnya baik, sah dan dilindungi oleh Konstitusi itu berubah menjadi tidak baik dan tidak benar dikarenakan berlangsung anarkis disertai tindakan tindakan kerusuhan, provokasi, umpatan dan ujaran ujaran kebencian serta diiringi berita berita hoax yang justru berakibat mengganggu proses jalannya demokrasi konstitusional, mengganggu Kamtibmas dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan nasional dalam kesatuan NKRI yang kita cintai," papar KH. Ahmad Ulinnuha Rozy, Minggu (26/9/19).

" Mengapresiasi TNI Polri dalam pengamanan demo Tgl 22 di bawaslu yang berjalan aman sesuai prosedur dan mendukung polri dalam menindak tegas para perusuh dan mengusut aktor intelektualnya serta mendoakan semoga aparat keamanan yang menjadi korban para perusuh cepat pulih dan dapat kembali bertugas menjaga NKRI" imbuh KH. Ahmad Ulinnuha Rozy., terang KH. Ahmad Ulinnuha Rozy. 

Dalam kesempatan itu pula KH. Ahmad Ulinnuha Rozy menyampaikan kepada warga Nahdliyin se-Kabupaten Ngawi untuk tidak mudah terprovokasi, dan tetap tenang menjalani segala aktivitas ibadah di bulan suci Ramadhan ini. (day)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya