POLRES NGANJUK PEDULI KESEHATAN PETUGAS PPK, DENGAN LAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN VITAMIN



Nganjuk, Pojok Kiri.- Kondisi kesehatan penyelenggara Pemilu 2019 dan petugas keamanan baik dari polisi maupun TNI di tiap PPK mendapat perhatian serius dari tim Paurkes Polres Nganjuk. Hal ini dilakukan karena banyaknya TPS dan keterbatasan waktu yang diberikan selama melakukan rekapitulasi mulai tingkat TPS, PPS yang sampai saat ini masih ditingkat PPK

AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta kapolres Nganjuk mengatakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara keliling dan serentak di setiap PPK se-kabupaten Nganjuk. Hal ini dilakukan karena banyaknya jumlah TPS serta terbatasnya waktu yang hanya 5 hari, untuk melakukan rekapitulasi suara.

"Pemeriksaan keliling, kami lakukan karena, kami menyadari kinerja petugas penyelenggara pemilu baik KPPS maupun yang saat ini adalah PPK, panwascam, dan pengamanan dari polisi dan TNI yang nge-PAM energinya sudah banyak terkuras, sebab itu kami ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka, agar apabila ada yang sakit bisa dideteksi secara dini," ujar kapolres Dewa

Masih menurut kapolres Dewa, tim kesehatan secara langsung dan pro aktif mendatangi serta memeriksa kesehatan para petugas keamanan dan penyelenggara pemilu. Tak hanya itu, sebagai bentuk kepeduliam, tim kesehatan yang diterjunkan juga memberikan air mineral, madu dan vitamin.

"Intnya kita ingin pemilu sukses. Karena itu kesehatan para petugas rekapitulasi dan petugas pengamanan bisa terjaga energinya. Dan akhirnya akan tercipta kenyamanan dan keamanannya," ujarnya kapolres Dewa lagi.

Menurut kapolres Dewa, dalam pemeriksaan kesehatan, salah satu indikator kesehatan adalah tensi. Karena jika ditemukan indikasi tensi yang tinggi, maka petugas tersebut akan mendapat rujukan atau pemeriksaan yang lebih tinggi (Rumah Sakit). 

"Kegiatan pelayanan kesehatan keliling di tiap PPK, bertujuan agar semua yang terlibat di tiap PPK pada Pilpres dan Pemilu 2019, staminanya bisa tetap terjaga dan terkontrol pada saat bertugas sampai pelaksanaan rekapitulasi atau kegiatan tersebut selesai di tingkat kabupaten," pungkas kapolres Dewa saat di PPK Loceret, Minggu, petang. (Ind)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya