Pria asal Dsn. Krajan di Bekuk Polres Ngawi, setelah Raup Ratusan Juta dari calon PNS


 
Ngawi, Pojok Kiri. Diduga, enam bulan melakukan tindak penipuan seorang pria berusia 29 tahun (inisial KA), warga Dusun Krajan Selatan RT. 01 RW. 11, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi diamankan petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi.

Tersangaka KA yang pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan aksinya mengaku memiliki koneksi di KEMENKUMHAM dan menjanjikan bisa memasukkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena tertarik, Sudjono (61) warga Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi meminta KA agar dapat membantu Rio Dwi Oetomo (29) putra Sujono agar dapat menjadi PNS.

Kemudian KA meyakinkan Sudjono kalau ia dapat membantu mewujudkan keinginannya dengan meminta imbalan uang sebesar Rp. 225.000.000,-. Sudjonopun menyanggupi syarat yang diajukan tersangka KA dengan mentransfer dana yang diminta sebanyak 3 kali melalui rekening sebuah Bank. Hal tersebut di paparkan oleh AKP Indra Najib, S.I.K, M.Si. Kasat
Reskrim Polres Ngawi dalam Press Release di Mapolres Ngawi.

Kasat Reskrim Polres Ngawi menerangkan tersangka KA melakukan aksinya mulai bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2018 lalu. Menrutnya, kepada petugas tersangka
KA baru pertama kali melakukan perbuatangnnya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Setelah pengumuman penerimaan CPNS tahun 2018 kemarin ternyata nama Rio Dwi Oetomo tidak tercantum, merasa tertipu maka Sudjono melaporkan kejadian tersebut kepada kami,” terang AKP Indra Najib, S.I.K, M.Si.,Kamis (13/12).

“KA melakukan aksinya seorang diri tidak ada jaringan atau kenalan di KEMENKUMHAM, kami akan terus menelusuri kasus dugaan penipuan berkedok PNS ini, siapa tahu ada korban lainya lagi, atas perbuatannya tersangka KA terancam Pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun,” pungkas AKP Indra Najib, S.I.K, M.Si. (day)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya