Pojok Kiri Mataraman

MADIUN, POJOKKIRI.com— Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan Anugerah Kepatuhan Investasi 2026 kepada sejumlah perusahaan yang dinilai memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi usaha. Penghargaan tersebut diharapkan mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Madiun. Penganugerahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun itu berlangsung di Kayana Ballroom, Votel Kartika Madiun, Selasa (27/10/2026). Sekitar 150 peserta dari kalangan dunia usaha menghadiri kegiatan tersebut bersama Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun Anang Sulistijono mengatakan, penghargaan diberikan kepada pelaku usaha yang dinilai mematuhi ketentuan setelah memperoleh izin operasional. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga berupaya mempe...

MADIUN – Kepolisian Resor (Polres) Madiun resmi meluncurkan program Polisi Jogo Sekolah dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Sekolah bertempat di lapangan SMPN 1 Dolopo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Senin (26/10/2026) pagi. Inisiatif ini digulirkan guna memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan pendidikan sekaligus membentengi pelajar dari berbagai ancaman kenakalan remaja. Apel peluncuran tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Madiun, AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., serta dihadiri oleh Wakapolres Madiun Kompol Mukhamad Lutfi, jajaran pejabat utama Polres Madiun, Kapolsek Dolopo AKP Jumarni, perwakilan Bhabinkamtibmas, Kepala Sekolah SMPN 1 Dolopo Sulistyo Dwi Santoso, S.Pd., dewan guru, dan seluruh siswa. Prosesi peresmian ditandai dengan penyematan ban lengan khusus Jogo Sekolah oleh Kapolres Madiun kepada perwakilan personel kepolisian yang bertugas sebagai pendamping sekolah. Dalam amanatnya, AKBP Ridwan Maliki menegaskan bahwa sekol...

MADIUN, POJOK KIRI — Anggota DPRD Kabupaten Madiun Budi Wahono dari PDI-P  daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Kebonsari dan Dolopo mendorong pemerintah desa agar mengawal usulan masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar aspirasi warga dapat dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran dan direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan dalam kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2026 yang digelar di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut menjadi forum bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi sekaligus menjelaskan mekanisme pengusulan program pembangunan, Jumat (23/10/2026) Dalam pertemuan itu, pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan dan pelebaran jalan serta pembangunan saluran drainase, menjadi salah satu perhatian. Selain itu, pengembangan kelompok usaha masyarakat, termasuk kelompok peternakan, turut dibahas sebagai bagian dari upaya mend...

MADIUN, POJOK KIRI — Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memperkuat persiapan menghadapi pemantauan dan penilaian Adipura 2026. Penanganan tempat pembuangan sampah (TPS) liar, peningkatan kebersihan lingkungan, serta penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi sejumlah prioritas yang harus segera ditindaklanjuti. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi, mengatakan persiapan Adipura membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga harus didukung organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, desa, kelurahan, badan usaha milik daerah (BUMD), dan masyarakat (22/10/2026) Koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk mempersiapkan wilayah menghadapi kedatangan tim pemantau dan penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup bersama tim Provinsi Jawa Timur. Menurut Zahrowi, jadwal pasti pemantauan di Kabupaten Madiun masih menunggu pemberitahuan lebih lan...

Madiun, Pojok Kiri –Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendapatan Provinsi, Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, dan Satpol PP menggelar operasi gabungan di Jalan Jawa, Kota Madiun, Selasa (13/10/2026). Operasi ini fokus pada keselamatan lalu lintas dan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). F Bagus Panuntun menjelaskan bahwa operasi gabungan ini menjadi salah satu upaya mengingatkan wajib pajak agar patuh, terutama terkait data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang menjadi perhatian Provinsi Jawa Timur. “Ini keselamatan lalu lintas. Yang kedua, bersinergi dengan UPT pendapatan provinsi dan kota terkait kepatuhan pembayaran pajak. Kebetulan ini menjadi atensi dari provinsi bahwa banyak data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang hari ini memang perlu diingatkan,” ujar Bagus. Menurutnya, pemerintah kota ikut terlibat karena pajak kendaraan bermotor kini memiliki pot...

Madiun, Pojok Kiri – DPRD Kota Madiun menggelar kegiatan Sepeda Sehat dalam rangka memperingati dua tahun masa jabatan periode 2024–2029, Sabtu (10/10/2026). Acara yang diikuti berbagai elemen masyarakat dan pemerintah ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengungkapkan bahwa sinergi antara Walikota dan dewan selama dua tahun terakhir berjalan sangat baik.  “Sinergi antara Wali Kota dan dewan sangat bagus sekali. Ini menunjukkan bahwa kita kerja bareng sesuai dengan tagline kami ‘Harmoni Aspirasi Sinergi Mengabdi’. Jadi sinergi itu tidak hanya dengan kota-kota, tapi juga dengan OPD. Kita mengabdi bersama untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat Kota Madiun ini bisa tersenyum lebar, bisa bahagia, tentunya dengan program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintahan kota,” ujar Armaya. Ia menambahkan, harapan ke depan adalah sinergi yang sudah terjalin dapat semakin d...

Pojok Kiri. Ngawi. — Kedekatan nilai pagu dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan nilai transaksi e-purchasing menjadi perhatian LSM Walidasa dalam penelusuran pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026. Dari lima paket sampel, total pagu mencapai Rp3.455.685.000, sedangkan nilai transaksi sebesar Rp3.432.674.112. Selisihnya hanya Rp23.010.888 atau sekitar 0,67 persen. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan kedekatan angka tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelanggaran. Namun, pola tersebut dinilai sebagai anomali yang layak diuji, terutama dari sisi kelengkapan dokumen persiapan dan administrasi e-purchasing. “Yang kami soroti bukan semata-mata selisih pagunya. Ketika nilai transaksi sangat dekat dengan pagu, perlu dipastikan apakah seluruh dokumen persiapan pengadaan dan dokumen pendukung transaksi tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sutrisno. Selisih Hanya 0,03 Persen Anomali paling tipis terlihat pada RUP 6757802...