Sanitasi SPPG Ngumpul Diduga Buruk, FAAM Minta Audit dan Evaluasi Total

 


PONOROGO, Pojok kiri — Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) mendesak dilakukannya audit investigatif menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong. Langkah ini diambil menyusul temuan sejumlah pelanggaran standar higiene dan sanitasi yang dinilai cukup parah.

 

Dalam rilis pers yang diterima, Sabtu (18/4/2026), disebutkan bahwa kondisi memprihatinkan terlihat dari adanya belatung di area depan gedung. Keberadaan serangga tersebut menjadi indikasi terjadinya pembusukan bahan organik dalam jangka waktu lama, yang berpotensi menimbulkan ancaman biologis bagi keamanan pangan.

 

Selain itu, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan penyumbatan dan luapan limbah. FAAM menilai permasalahan ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam manajemen operasional.

 

Berbagai kejanggalan lain juga tercatat dalam pengamatan tim. Penyimpanan bahan pangan kering dinilai tidak memenuhi standar karena tidak dilengkapi pengatur suhu yang ideal, yakni sekitar 25 derajat Celcius. Sirkulasi udara di area dapur juga terganggu akibat alat pengekstrak udara yang tidak bekerja maksimal, membuat ruang produksi terasa panas dan lembap.

 

Keamanan kerja pun terancam lantaran jalur distribusi makanan yang licin, sehingga beberapa pekerja pernah mengalami kecelakaan terpeleset. Masalah lain meliputi pasokan air bersih yang tidak stabil serta kelayakan fasilitas penunjang bagi tenaga operasional yang dinilai belum memadai.

 

"Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh santri, relawan, maupun tenaga ahli tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak pengelola. Hal ini memunculkan indikasi pembiaran dan lemahnya pengawasan internal," ungkap pernyataan resmi tersebut.

 

Mengingat insentif operasional yang mencapai Rp 6 juta per hari, FAAM menekankan hak publik untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Jika fasilitas ini telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), maka temuan ini dianggap sebagai pelanggaran berat sesuai regulasi yang berlaku.

 

Ada lima poin utama yang didesak oleh FAAM, yakni audit independen, evaluasi total operasional, verifikasi ulang standar kelayakan, hingga penghentian sementara operasional jika terbukti melanggar SOP. Salah satu usulan krusial adalah relokasi dapur keluar dari lingkungan pondok pesantren demi menjaga kesehatan dan kenyamanan santri.

 

"Kondisi ini mencederai tujuan program serta berpotensi menularkan penyakit. Dengan nilai anggaran yang besar, mustahil kondisi seperti ini dibiarkan terjadi," tegas Ketua DPC FAAM Ponorogo, YB Pratama Putra.

 

Laporan resmi telah diserahkan kepada Badan Gizi Nasional dan Satgas MBG setempat. FAAM berharap tindakan tegas segera diambil agar kepercayaan publik terhadap program nasional tidak luntur.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Ngumpul yang dipimpin Muhammad Choirul Anam belum dapat dimintai keterangan terkait sejumlah dugaan tersebut.(FAAM/yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya