Bukan Utang Biasa, Skema Pinjaman Diduga Dirancang untuk Menguasai Aset

MADIUN, Pojok Kiri — Puluhan warga Magetan diduga menjadi korban skema pinjaman yang didesain untuk mengambil alih aset mereka. Praktik ini memanfaatkan kondisi ekonomi warga yang terdesak, lalu meminta tanda tangan dokumen di notaris yang ternyata merupakan Akta Jual Beli (AJB), bukan perjanjian utang piutang.


Salah satu korban, berinisial JS, mengaku hanya butuh pinjaman Rp 5 juta, namun berakhir dengan kewajiban melunasi Rp 135 juta. Sertifikat tanah seluas 933 meter persegi kini sudah berpindah nama ke pihak kreditur, seorang pemilik showroom di Madiun (BS) yang berlokasi di wilayah kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.


Kisah serupa dialami RS yang meminjam Rp 60 juta, namun hanya menerima Rp 33 juta. Sertifikat rumahnya langsung dibalik nama dan diwajibkan melunasi total dalam waktu singkat tanpa opsi mencicil.


Kuasa hukum korban, Wahyu Dhita Putranto, menyebut pola ini sebagai predatory lending. Pemberi pinjaman tidak melihat kemampuan bayar, melainkan sengaja mengincar aset bernilai tinggi (bisa mencapai Rp 500 juta) yang dijaminkan untuk pinjaman kecil.


Prosedur hukum yang seharusnya menggunakan Hak Tanggungan justru diabaikan dan diganti dengan balik nama kepemilikan. Akibatnya, saat korban gagal bayar, mereka langsung disomasi untuk mengosongkan rumah.


Hingga kini tercatat 17 korban dengan modus operandi sama. Tim hukum akan melaporkan kasus ini ke Polda Jatim dan mengajukan gugatan pembatalan akta karena dinilai melanggar Undang-Undang P2SK dan KUHP baru. (yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya