Direksi BPJS Kesehatan Bersama Bupati Ngawi Sapa Peserta JKN Di Mal Pelayanan Publik

 


Ngawi, Pojok Kiri – Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Ngawi, Rabu (17/07). Dalam kunjungan tersebut tentu disambut hangat oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.


Edwin menyampaikan bahwa dengan bertambahnya jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Ngawi, maka diperlukan juga upaya perluasan akses bagi masyarakat.


Pemerintah Kabupaten Ngawi telah berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah kepesertaan Program JKN sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar 863.980 jiwa atau lebih dari 95% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ngawi.


“Capaian kepesertaan Kabupaten Ngawi adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi yang secara serius memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakatnya ke dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” ucap Edwin.


Edwin menambahkan bahwa di sisi lain dengan bertambahnya pertumbuhan jumlah kepesertaan maka diperlukan juga peningkatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


Sementara itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengatakan MPP ini sudah dilakukan soft launching pada bulan Desember 2023 dengan total keikutsertaan sebanyak 20 instansi dengan 60 jenis layanan. Namun, jumlah ini terus diupayakan melalui sinergi dengan lintas lembaga agar pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dalam satu atap. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, saat ini sudah mencapai 39 instansi dengan 152 layanan. Termasuk BPJS Kesehatan yang juga turut serta dalam menghadirkan layanan di MPP Kabupaten Ngawi.


“Layanan MPP ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menghadirkan layanan yang cepat, efektif, transparan dan akuntabel. Harapannya apa yang menjadi permasalahan masyarakat terkait pelayanan dapat terselesaikan di satu tempat dengan cepat,” tutup Ony. (tk/yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya